Pemkot Surabaya perlu memikirkan beberapa faktor sebelum melanjutkan proyek monorel dan trem yang diharapkan menjadi solusi transportasi di masa mendatang.
Pakar Tata Ruang dan Ruang Wilayah (TRRW) Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) Haryo Sulistyarso memberi beberapa masukan pada Pemkot Surabaya yang tengah menyiapkan proyek MRT.
Ini dia tiga pesan untuk Pemkot Surabaya!
Harus Ada Kepastian Hukum dan Investasi
|
|
Apakah proyek tersebut harus melakukan pembebasan lahan atau tidak. Sebab kepastikan itu dinilai cukup penting sebelum investasi dibenamkan.
"Memang kondisi saat ini yang agak ambigu atau gamang, calon investor berminat ingin mendapat kepastian hukum dan investasi, artinya nilai itu tidak kecil. Karena pertanyaan paling pertama yang ditanyakan adalah apakah proyek itu harus membebaskan lahan atau tidak, jika iya apakah sudah clear?" ungkapnya kepada detikcom, Senin (23/9/2013).
Transportasi Pendukung Harus Terintegrasi
|
|
"Jika melihat dari rencana jalur yang dilalui kan melintas di jalur utama. Lalu bagaiman dengan transportasi penghubung, apakah sudah siap, apakah sudah nyaman," kata Haryo Sulistyarso mempertanyakan saat bincang-bincang dengan detikcom, Senin (23/9/2013)..
Namun Haryo sangat mengapresiasi keinginan kuat pemkot yang ingin membangun MRT namun dalam pelaksanaannya jika sudah terbangun.
Sekali lagi, Haryo mengingatkan agar Pemkot Surabaya seharusnya memperbaiki sistem transportasi yang terintegrasi sebelum membangun MRT.
"Jika tidak terintegerasi dengan baik, mau tidak mau harus publik harus lagi naik transportasi penghubung setelah turun dari MRT," pungkasnya.
Kemampuan Ekonomi Calon Pengguna Harus Diperhitungkan
|
|
Jika melihat kemampuan penghasilan masyarakat Surabaya hanya mampu menyediakan Rp 7-9 ribu perhari/orang untuk transportasi," ujar Haryo Sulistyarso kepada detikcom, Senin (23/9/2013).
Ia membandingkan MRT yang di luar negeri. Agar animo publik tinggi untuk menggunakan MRT, pemkot harus mensubsidi ongkos agar investasi yang dilakukan investor bisa segera kembali.
"Di luar negeri, di negara maju, semua transportasi massal yang baru dibangun akan disubsidi oleh pemerintah demi memancing keinginan masyarakat dan menekan mahalnya ongkos yang dibebankan kepada pengguna," pungkasnya.
Halaman 2 dari 4











































