.webp)
Ketua Yayasan Mardi Putera, Sani Daritno mengatakan, selama ini pihaknya melihat adanya tindakan kontradiktif yang dilakukan oknum guru.
"Yayasan kan bertanggung jawab atas semua aset seperti dana hibah BOS dan BOPDA yang diberikan pemerintah. Karena jumlahnya besar, ada beberapa oknum guru yang ingin menguasai dan mengelolanya. Mereka (0knum guru) tidak bisa membedakan hak guru dan mana hak yayasan. Untuk sekolah swasta kan semua pengelolaan dilakukan oleh yayasan," kata Sani Daritno kepada detikcom, Sabtu (7/9/2013).
Sani juga menilai, upaya oknum guru juga termotivasi adanya naiknya derajat guru yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan melakukan sertifikasi. "Kita sudah lakukan itu. Dan dinas meminta kita untuk terus melakukan evaluasi terhadap hasil sertifikasi tiap tahun dan itu yang tidak mau diketahui oknum guru," ujarnya.
Kata dia, temuan pihaknya, oknum guru tersebut dilakukan oleh guru yang sudah puluhan tahun mengajar di Mardi Putera. Sani juga menganggap para guru merasa 'tertekan' dengan masuknya Andarini sebagai Kepala Sekolah SMP Mardi Putera yang ingin mengajak maju para guru agar mengikuti kemajuan zaman.
"Kan maunya bu Andarini mengajak para guru agar tidak gaptek, karena kita juga mendapat bantuan lap komputer dari pemerintah. Mereka enggan, maunya seperti dulu. Padahal kan diknas sudah meminta seluruh sekolah dikelola dengan profesional yang diikuti SDM nya. Kalau mereka tidak mau diajaka profesional apa kita bisa memberikan penilaian yang baik agar bisa tersertifikasi," ungkapnya.
Namun lanjut Sani, saat ini pihaknya sudah mengajak dan duduk bersama para oknum guru yang 'ingin' menguasai. Ia pun berharap agar permasalahan internal bisa segera terselesaikan sehingga tidak menganggu aktivitas mengajar serta memberikan pengaruh buruk pada siswa didiknya.
"Kalau guru sudah mengajak siswanya demo kan sudah sesuatu yang tidak benar. Mereka sudah kita ajak duduk bersama untuk mengetahui keinginan sebenarnya," pungkasnya.
Sebelumnya, bulan April 2012 lalu, ratusan siswa SMP dan puluhan guru Mardi Putera melakukan demo dengan tuntutan adanya konflik internal hingga membuat dana BOS diblokir. Bahkan sempat terjadi kekhawatiran ratusan siswa kelas 9 tidak bisa mengikuti Ujian Nasional karena pihak sekolah belum membayar uang UN kepada Dinas Pendidikan.
(bdh/bdh)
