.webp)
"Ada tiga hal yang menjadi perhatian kami yang dianggap mendasar dan fatal," ujar Bambang Yuwono, Wakil Ketua Tim Kampanye Bambang-Said Bidang Pengawasan, melalui rilis yang diterima detikcom, Rabu (28/8/2013).
Tiga hal yang menjadi sorotan tim kampanye pasangan calon dengan ikon Jempol itu yakni, Pertama, Tidak tersedianya data TPS per desa hingga H-1 pencoblosan. Kedua, tidak adanya TPS khusus di rumah sakit. Ketiga, situasi senyap sosialisasi Pilgub.
"Tim Bambang-Said tercatat sudah dua kali mengajukan surat tertulis permintaan data rekap TPS per dewa. Tapi tidak pernah dipenuhi permintaan tersebut oleh KPU Jatim," tuturnya sambil menambahkan, respon Ketua KPU diarahkan untuk berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan kota setempat.
"Hal ini menunjukkan sikap tidak profesional KPU Jatim sebagai penyelenggara," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim ini mengatakan, tidak adanya TPS khusus di rumah sakit atau rutan. Menurutnya, TPS khusus sudah diatur di Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa, pemilih dalam kondisi khusus harus dilayani hak pilihnya. Semantara itu, KPU Jatim berpendapat tidak memungkinkan membuat DPT di rumah sakit.
"Bagaimana orang sakit kok diminta 'ke TPS terdekat'. Tindakan KPU Jatim dalam hal ini adalah tindakan menghilangkan hak pilih seseorang dengan sengaja dan hal ini melanggar Undang-Undang," tuturnya.
Tim pemenangan Jempol ini juga menilai ada upaya Operasi Senyap sosialisasi Pilgub Jatim. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya alat peraga yang disebarkan oleh KPU Jatim, yang dinilai dapat mengancam rendahnya kehadiran pemilih di TPS.
"Karena tidak tahu baik tentang tanggal pemilu maupun tentang pasangan calon dan visi misi pasangan calon. Ketidakprofesionalan KPU Jatim dan situasi senyap ini patut diduga akan menguntungkan pasangan calon tertentu," tandasnya.
(bdh/bdh)
