.webp)
"Kami sudah berkomunikasi intensif dengan kades-kades lain di Madiun maupun daerah lain. Ternyata para kades banyak tertarik, karena program itu sangat realistis bisa dan bisa dikerjakan Gubernur Jawa Timur ke depan," kata Fery, saat pertemuan dengan Bambang DH di Kabupaten Madiun, Rabu (14/8/2013).
Kades Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ini menceritakan, ketika melihat debat cagub-cawagub di televisi beberapa waktu lalu, gagasan Bambang DH meluncurkan program Rp 500 juta untuk desa menjadi perbincangan masyarakat.
"Keinginan masyarakat desa untuk memajukan daerahnya, akan cepat teralisasi. Hanya sekitar dua tahun, semua persoalan infrastruktur di desa akan teratasi," terangnya.
Kampanye cagub yang diusung PDIP ini menggelar pertemuan dengan 150 kepala desa. Dalam acara tersebut, kepala desa menyambut baik baik program-program yang dipaparkan Bambang DH untuk pembangunan desa.
"Sudah saatnya desa diperhatikan dengan program kebijakan konkrit dari pemerintah Jawa Timur. Jangan dibiarkan seperti selama ini," kata Kepala Desa Sukosari Kusno.
Sementara itu, mantan wakil walikota Surabaya ini mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi gubernur, dia akan konsentrasi di dua fungsi yakni pengawasan dan koordinasi.
"APBD Jawa Timur yang tahun 2013 sebesar Rp 16 triliun, tidak perlu menumpuk di provinsi, tetapi dialirkan ke daerah-daerah, termasuk ke desa," ujar Bambang sambil menambahkan, di Jatim terdapat 8.500 desa. Jika setiap desa dikucuri Rp 500 juta, maka anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 5 triliun.
"Bisa dibayangkan, ada dana Rp 5 triliun per tahun yang beredar di desa, sehingga dari segi ekonomi akan tumbuh. Juga penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan, lambat laun bisa diterapi secara positif," terangnya.
Program anggaran Rp 500 juta itu sudah disampaikan ke anggota dewan maupun publik. Katanya, rakyat akan menagih jika dirinya ingkar.
Untuk menyakinkan lagi, Bambang yang bergandengan dengan Said Abdullah sebagai cawagub, sudah merancang gebrakan pertama ketika dirinya resmi menjabat gubernur dan wakil gubernur pada Februari 2014 mendatang.
"Kami akan menjalankan pelatihan ke seluruh kepala desa, agar mereka dapat tepat sasaran menyusun anggaran dan menggunakannya serta terhindar dari masalah hukum. Karena anggaran Rp 500 juta ini uang negara yang harus dikelola dengan baik, benar dan tepat," jelasnya.
(bdh/bdh)
