Mereka memprotes karena penyaluran dana bantuan kompensasi BBM itu dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin setempat yang justru terlewati. Aksi protes itu membuat suasana ramai pencairan Balsem di kantor Desa Sumberanyar semakin penuh sesak.
Keributan bahkan sempat tak terkendali saat sebagian warga yang protes jadi emosi. Bahkan di antaranya nekat mengangkat-angkat kursi plastik milai balai desa dan mengancam akan melemparkannya.
Di tengah suasana kisruh itulah, 2 orang warga terpaksa ditarik keluar dari kerumunan antrean calon penerima dana Balsem. Kedua nenek itu ambruk dan pingsan karena tidak kuat berdesakan dengan ratusan warga yang lain.
"Tadi mereka semaput saat berada di tengah kerumunan antrean. Makanya langsung saya tarik keluar karena khawatir diinjak-injak, bisa makin fatal," kata Tohasan, Kepala Dusun Pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih.
Dua warga jatuh pingsan, yakni Sami (60), warga Dusun Nyamplung dan Atun (57) warga Dusun Pondok Mimbo, langsung dibawa ke ruangan kantor yang aman dari desak-desakan warga. Setelah siuman, keduanya baru diizinkan kembali mengantre pencarian Balsem setelah suasana anrean tak seberapa ramai.
Meski ada dua warga yang jatuh pingsan, warga yang terlanjur emosi terus melanjutkan aksi protesnya. Mereka mendesak agar data penerima Balsem diverifikasi ulang sehingga bisa tepat sasaran. Sebab, sejauh ini banyak warga berkecukupan secara ekonomi ikut terdata sebagai penerima Balsem. Sementara warga yang benar-benar miskin justru banyak terlewati.
"Kami minta data ini dikoreksi ulang pak. Masak banyak warga miskin yang tidak menerima. Pokoknya kami minta pencairan yang akan datang warga miskin bisa ikut menerima bantuan," teriak seorang warga.
Emosi warga baru mereda setelah beberapa perangkat desa ikut menyayangkan amburadulnya data hingga turut mendesak dilakukannya verifikasi ulang terhadap data penerima Balsem Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih. Seorang anggota BPD, Junaidi Salat mengatakan, data penerima Balsem itu terkesan asal-asalan karena banyak yang tidak tepat sasaran.
"Karena itu sejak awal saya banyak mendapat teguran dari warga. Menurut Sekdesnya, data itu diambil dari data tahun 2008 atau 2011. Sehingga tentunya banyak perubahan. Makanya harus diverifikasi ulang," tegas Junaidi.
(fat/fat)











































