.webp)
Ketua Persatuan Perawat Nasional Kabupaten Malang Agus Wahyu Doto, mengatakan, tujuan aksi ini adalah payung hukum perawat segera bisa disahkan.
"Ini menyusul Draft RUU Keperawatan menjadi proritas pembahasan sebagai inisiatif dari DPR, dan Presiden RI juga telah mengeluarkan Amanat Presiden Nomor R-75/Pres/09/2012 yang memerintahkan 5 Kementerian untuk segera membahasnya dengan DPR," katanya disela aksi.
Agus mengaku, pihaknya sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan DPR RI menyangkut peraturan tersebut. Tapi belakangan Kementerian Kesehatan justru menggantung RUU keperawatan tanpa alasan jelas. "Katanya sedang menggodok RUU Nakes dan itu lebih penting. Namun, apakah aturan itu juga melindungi kami," sesalnya.
Menurut dia, Kementerian Kesehatan bias dalam menjalankan organisasi. Hadirnya perawat sebagai bagian tenaga kerja kesehatan tidak dianggap keberadaannya. "Kami berharap Dinkes dan DPRD Kabupaten Malang bisa menyampaikan tuntutan kami," tegasnya.
Dalam aksinya, ratusan perawat ini menyuarakan aspirasinya melalui orasi secara bergantian di halaman Kantor Dinkes Kabupaten Malang di Jalan Panji, Kepanjen.
(bdh/bdh)
