.webp)
Kepala BPK Jawa Timur, Muzakir menjelaskan, selain Banyuwangi, ada beberapa kabupaten lain yang terlebih dahulu menerapkan E-Audit. Ditargetkan semua kabupaten di Jawa Timur akan melakukan hal yang sama.
"Dilakukan secara bertahap, tergantung kemampuan Pemkab masing-masing. Paling tidak dari segi keuangan-lah," jelas Muzakir ditemui wartawan usai acara, Rabu (3/4/2013).
Penerapan E-Audit, lanjutnya, diharapkan dapat mempercepat pemeriksaan keuangan Pemkab. Dia mencontohkan, sebelum BPK terjun ke lapangan pihaknya dapat mempelajari dan melakukan pemeriksaan awal dengan mengakses data.
"Bila ada data yang mencurigakan atau kurang pas, baru BPK akan turun ke lapangan. Jadi nanti lebih terarah dan tajam," tambahnya.
E-Audit ini akan menguntungkan pemerintah kabupaten, untuk meminimalisir adanya penyimpangan keuangan negara. Dalam penerapannya, BPK hanya menyediakan perangkat lunak (software) saja.
"Kalau untuk IT dan lainnya ya pihak Pemkab masing-masing," tandasnya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapriasiasi adanya E-Audit. Karena jauh hari sebelumnya, Pemkab Banyuwangi sudah menerapkan program serupa bernama E-Office sejak 11 Mei 2011.
"E-Office ini membuat daerah lain belajar kepada Banyuwangi," bangga Anas.
(fat/fat)
