.webp)
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, Ijen memang belum tuntas pengelolaannya. Dan sekarang baru akan dikerjakan. Namun pengunjung sudah keburu banyak yang berkunjung.
Sebab itu, Perda pengelolaan Ijen akan segera diterbitkan. Langkah itu sebagai salah satu tindak lanjut dari kerjasama Pemkab Banyuwangi dan Kementrian Kehutanan. Dan kini kedua pihak masih bekerja keras mencari formula yang tepat untuk garap kawasan Ijen.
"Segera akan ada perda mengatur agar kendaraan cukup sampai di bawah (Kecamatan Licin)," kata Bupati Anas, saat berbincang dengan detiksurabaya.com, Selasa (8/1/2013).
Dijelaskannya juga, banyak usulan yang masuk agar ada pembatasan kendaraan yang naik ke Gunung Ijen. Sehingga Ijen memang diperuntukan bagi orang yang ingin menikmati alam. Salah satu caranya dengan mengatur hal itu ke dalam Perda.
"Harus disaring selektif ke atasnya. Salah satunya lewat pembatasan kendaraan dan retribusi yang diatur perda," tambah Bupati energik ini.
Bupati Anas juga menyinggung soal isu pungutan liar yang di Ijen. Yakni kameramen dan fotografer yang dikenakan biaya. Menurutnya tarikan itu memang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut). Dia mengusulkan agar Permenhut tersebut direvisi.
Persoalan lainnya yakni sulitnya air di wisata Ijen. Pemkab Banyuwangi tahun ini sudah menganggarkan untuk menyediakan fasilitas tersebut. Meski begitu Pemkab Banyuwangi sadar diri bila kawasan Ijen bukan domainnya. Karena kawasan Ijen milik Perhutani dan Taman Nasional.
"Jadi terlalu dini menilai, mengomentari soal plus minus Ijen, karena baru akan dibangun sudah banyak yang datang," tandasnya.
(bdh/bdh)
