.webp)
Para mahasiswa membawa poster dan hasil pertanian yang dirasakan harganya anjlok saat ini. Usai berorasi, massa longmarch menuju kantor DPRD Bojonegoro. Puluhan Polisi telah siap menyambut serta mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
Di depan gedung wakil rakyat, massa yang membawa sound system, berteriak dan berorasi menghujat serta menuntut pemerintah untuk menegakkan pasal 33 UUD 45, serta UUPA1960 secara baik dan benar.
Korlap aksi, Samsul Maarif mengaku tuntutan masyarakat ini riil. Sebab selama ini petani selalu dirugikan oleh kebijakan pemerintah dan tidak berpihak kepada rakyat.
"Rakyat selalu dirugikan oleh kebijakn pemerintah, saat ini kita menuntut pemerintah dan anggota dewan untuk lebih perhatian ke para petani," teriak Samsul saat berorasi di depan para wakil rakyat, Senin (24/9/2012).
Apalagi, kata dia, Pemda Bojonegoro dinilai lamban menangani pertanian. Terbukti harga tembakau yang saat ini dirasakan masyarakat sangat murah. Pemerintah juga dinilai belum optimal melindungi sektor pertanian, sehingga banyak petani menganggap kegiatan tani tidak lagi ekonomis.
setelah lama berorasi dan tidak ada satupun anggota dewan yang merespon aksinya, massa merangsek maju ke pagar gedung yang dijaga polisi, Sehingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan.
Akhirnya anggota dewan pun bereaksi dan mau bertemu dengan massa. Saat diterima anggota dewan, massa mengajukan beberapa tuntutan. Diantaranya, menghentikan kebijakan liberalisasi impor pangan, adanya dukungan anggaran untuk perbaikan sarana waduk, bendungan serta kredit lunak bagi para petani dan pengehntian segala bentuk keekrasan dalam penyelesaian konflik agraria.
(fat/fat)
