.webp)
Polisi memergoki bensin itu ketika memeriksa barang bawaan pengunjuk rasa, di pintu masuk kantor pemkab Situbondo.
"Bensin ini kami temukan di salah satu tas pengunjuk rasa. Mungkin mau dibuat bakar ban. Kami amankan, karena ini (bensin, red) sangat berbahaya," kata Aiptu Suprapnowo, personel Satuan Sabhara Polres Situbondo.
Dalam aksinya, massa PMII Situbondo menuntut agar APBD 2012 segera disahkan. Selama turun ke jalan, pengunjuk rasa terus menyindir lambannya pembahasan RAPBD Situbondo lewat aksi teatrikal.
"APBD jangan dijadikan komersialisasi politik, karena hanya akan mengorbankan rakyat. Molornya APBD ini jelas karena adanya tarik ulur
kepentingan golongan," teriak Hendri, orator PMII.
Pengunjuk rasa sempat bersitegang dengan polisi dan Satpol PP, saat memaksa masuk pintu gerbang kantor pemkab. Namun suasana kembali reda, setelah para mahasiswa dipersilahkan masuk.
Di kantor Pemkab Situbondo, para aktivis PMII ditemui langsung Sekkab Hadi Wiyono. Menurut Hadi, selama ini eksekutif sudah bekerja ekstra mengesahkan RAPBD 2012 agar tepat waktu. Namun, legislatif yang terkesan mengulur-ulur waktu.
"Andaikan dewan mau melakukan pembahasan dari pagi sampai malam, saya kira sudah bisa rampung. Tapi selama ini, undangan rapat jam 7 baru dimulai jam 8. Malah pernah dibatalkan gara-gara ada demo. Padahal kan tidak ada hubungannya," beber Hadi Wiyono.
Bahkan, sambung Hadi, baru-baru ini pihaknya juga sudah menyerahkan hasil revisi KUA-PPAS RAPBD tahun 2012 kepada DPRD Situbondo. Sehingga pihak eksekutif tinggal menunggu kesiapan legislatif untuk melakukan pembahasan.
"Hari ini kabarnya DPRD membuat jadwal pengesahan KUA-PPAS dan APBD. Jadi sekarang kami menunggu, mudah-mudahan saja tidak terlalu lama," tukas Hadi Wiyono.
Tak puas dengan jawaban itu, massa PMII melanjutkan aksinya dengan longmarch menuju kantor DPRD di jalan Kenanga Situbondo. Di tempat ini, pengunjuk rasa ditemui langsung Ketua DPRD Situbondo Zeiniye dan beberapa Ketua Komisi.
"Keterlambatan pembahasan itu bukan karena lambannya kinerja dewan. Beberapa draft KUA-PPAS yang seharusnya direvisi oleh tim anggaran eksekutif, ternyata masih muncul lagi di hasil revisi berikutnya. Itu salah satunya penyebab molornya pembahasan APBD," tukas Zeiniye.
(fat/fat)
