Kericuhan terjadi saat mahasiswa memaksa masuk menemui Rektor UIN Maliki Imam Suprayogo untuk meminta penurunan biaya pendidikan. Rupanya aksi itu dihadang pagar betis petugas keamanan kampus dan polisi.
Aksi dorong mahasiswa dan petugas ini mengakibatkan kaca pintu gedung rektorat diberi nama Soekarno itu pecah. Sejumlah mahasiswa mengalami luka akibat bentrok dengan petugas.
Aksi mahasiswa diberi nama Gerakan Mahasiswa Boikot Kampus (Gembok) ini telah berlangsung sejak kemarin. Sebelum bentrok dengan petugas, mahasiswa menyegel klinik umum dan gigi berada di sisi selatan gedung rektorat dengan tali rafia. Selain itu menempel tulisan berisi tuntutan mereka di sejumlah dinding kampus.
Mereka kecewa atas kebijakan kampus yang merubah biaya SPP dari Rp 850 ribu menjadi sebesar Rp 1,25 juta. Peningkatan biaya pendidikan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 183/PMK.0S/2011 tentang tarif layanan badan umum UIN Maliki tertanggal 22 November 2011 lalu, dipandang memupus harapan mahasiswa dan masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan murah dan mudah.
Dalam orasinya mahasiswa mencatat beberapa pelayanan yang sebelumnya tanpa biaya telah berubah dan bahkan berbiaya tinggi, contoh SPP sebesar Rp 1,25 juta hingga Rp 1,5 juta, serta beban biaya kesehatan sebesar Rp 100 ribu.
Bukan hanya itu tarikan biaya dipandang 'abu-abu' juga dikenakan rektorat seperti biaya pendalaman pendidikan ma'had sebesar Rp 1,250 juta, pengembangan kompetensi dan profesionalisme mahasiswa sebesar Rp 100 ribu dan akses sistem informasi sebesar Rp 250 ribu.
Tidak adanya transparasi dalam kenaikan biaya SPP sebesar Rp 400 ribu memancing mahasiswa untuk menggelar aksi.
"Dalam Pasal 4 ayat (2) PMK RI Nomor 183 disebutkan tarif layanan badan layanan umum UIN Maliki pada kementrian agama ditetapkan kontrak kerja sama, antara rektor dengan kementrian agama serta pengguna jasa. Pertanyaannya siapa saja pihak yang terlibat dalam kontrak itu. Padahal ada sekitar 11 ribu mahasiswa yang tak satupun dilibatkan," teriak mahasiswa.
Pemberlakukan SPP ini bagi mahasiswa baru, sedangkan mahasiswa di semester atas masih tetap sebesar Rp 850 ribu.
Aksi mahasiswa itu juga mengecam adanya dugaan korupsi terkait pengembangan lokasi kampus berada di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang banyak merugikan pemilik lahan.
"Ada 100 petani yang lahannya dibeli dan mereka mengalami rugi saat upaya pembebasan lahan," sahut mahasiswa.
Menjelang solat jumat para calon intelektual ini menyudahi aksinya. "Rektor harus keluar dan bertanggung jawab," desak mahasiswa.
"Kami menuntut penghapusan kapitalisme di kampus ini," kata Sahmawi salah satu mahasiswa disela aksi.
Sahmawi menambahkan, kenaikan SPP tanpa dibarengi keterbukaan kepada mahasiswa sangat berbalik dengan deklarasi rektor bahwa implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Maliki dengan reputasi regional Asia 2012. UIN Maliki diklaim menjadi kampus terpercaya dan percontohan lembaga perguruan tinggi bebas korupsi oleh Kementrian Agama.
"Buruknya sistem pendidikan sangat bertolak belakang dengan deklarasi yang dikumandangkan," ujar mahasiswa akrab disapa Awing ini. Mahasiswa mengancam akan terus melanjutkan aksi hingga adanya tanggapan dari rektor dan mengembalikan biaya SPP.
(fat/fat)