Walikota Malang Bantah Ada 'Jatah' PSB Bagi Dewan

Malang - Walikota Malang Peni Suparto membantah adanya 'jatah' bagi anggota dewan dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB), politisi dari PDIP ini mengecam wakil rakyat yang menjadi calo atau makelar PSB.

"Jatah tidak ada, pokoknya tidak ada soal itu," tegas Peni saat dihubungi melalui telpon genggamnya, Selasa (13/9/2011) siang.

Menurutnya, yang dilakukan Rasmudji tidak bagus dan menyalahi aturan yang diberlakukan, karena itu ia mengecam tindakan anggota Fraksi dari PKB DPRD Kota Malang itu.

"Jangankan dewan, untuk walikota saja jatah itu tidak ada," tandasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tak terpancing dengan janji yang belum tentu nyata hasilnya dan semestinya mengikuti proses yang ditentukan.

"Untuk proses kesitu telah diatur, masyarakat seharusnya mengikuti," harap dia.

Senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Sri Wahyuningtyas bahwa jatah PSB untuk anggota dewan tidak pernah diberikan.

"Ndak benar, yang ada hanya masyarakat miskin minta pertolongan untuk keringanan biaya pendidikan," katanya melalui pesan singkat.

Wanita berjilbab ini mengakui, telah banyak masyarakat miskin atau kurang mampu yang mendatangi wakil rakyat, karena takut atas pembayaran biaya pendidikan, seperti seragam, SPP, serta beban biaya lainnya, namun untuk mendapatkan jatah dirinya membantahnya.

"Kalau jatah tidak ada," tandasnya seraya mengulang.

Kasus makelar PSB melibatkan anggota DPRD Kota Malang terungkap setelah Sri Suharyati (45) warga Jalan Sidomulyo II Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa (13/9/2011), siang.

Ia mengaku telah ditipu oleh Rasmudji yang duduk di Komisi B DPRD Kota Malang, ibu dari Calvin Qaway Bragisia berniat mencari anggota Fraksi PKB untuk meminta pertanggungjawaban dari uang yang telah diserahkan untuk memasukkan putrinya ke SMPN 24 Malang.

(fat/fat)