DPRD Malang Meragukan PNS Masuk Hari Pertama Kerja 100 Persen

DPRD Malang Meragukan PNS Masuk Hari Pertama Kerja 100 Persen

- detikNews
Senin, 05 Sep 2011 13:10 WIB
DPRD Malang Meragukan PNS Masuk Hari Pertama Kerja 100 Persen
Malang - Walikota Malang Peni Suparto memastikan seluruh PNS masuk 100 persen di hari pertama usai libur lebaran. Pernyataan itu menuai kritik dari wakil rakyat yang memandang mustahil.

"Mustahil PNS masuk 100 persen, sangat tidak masuk akal," kata Sutiaji kepada detiksurabaya.com di sela-sela menggelar sidak di perkantoran terpadu Jalan Mayjen Sungkono, Senin (5/9/2011) siang.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang ini menilai, 100 persen merupakan angka yang tak mungkin terlalui, semestinya tak menggunakan kalimat itu. "Mestinya tidak begitu, 100 persen sulit untuk dicapai," tandas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia mengungkapkan, bukan pada hari pertama usai libur lebaran, setiap harinya masih banyak sejumlah PNS yang absen dalam menjalankan rutinitasnya. "Pasti ada satu atau dua dan tiga yang tak masuk, karena halangan atau lainnya," ungkap dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, walikota seharusnya tak mematok angka 100 persen, bisa memperkirakan jumlah PNS yang masuk, seperti di bawah angka tersebut.

"Harusnya 98 persen, atau berapa, yang penting di bawah 100," tutur Ketua Fraksi PKB ini.

Sebelumnya, Peni Suparto usai menggelar silaturrahmi dengan seluruh pegawai di lingkungan Balaikota Malang menegaskan, seluruh anak buahnya hadir pada hari pertama. Hal itu ditunjukkan dari besarnya para pegawai yang mengikuti acara tersebut.

"Ini lihat semua hadir, dapat dikatakan 100 persen masuk," katanya kepada wartawan di Balaikota Malang Jalan Tugu.

Sementara dalam inspeksi mendadak (sidak) dilakukan Komisi D DPRD Kota Malang, terkesan hanya melakukan silaturrahmi kepada seluruh pegawai yang ditemui. Kendati sebelumnya mereka akan mengawasi kinerja pelayanan masyarakat itu.

Dalam sidak, para wakil rakyat itu mendatangi Puskesmas Arjuno, Kantor Kelurahan Kauman, dan berakhir di perkantoran terpadu. Meski begitu Komisi D membantah mereka hanya melakukan silaturrahmi hanya bersalam-salaman.

"Kami tidak bersalaman, ini untuk memantau pelayanan masyarakat," ucap Sutiaji.

Ia mengungkapkan pada sidak di Puskesmas Arjuno, pihaknya tidak menemukan kepala kantor kesehatan masyarakat, karena dalam proses serah terima jabatan, serta satu poli kosong oleh tenaga medis yakni poli akupuntur.


(fat/fat)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini