Kongres di Pekanbaru pada akhir Maret lalu berjalan dengan diwarnai kericuhan. Dampaknya, pengurus PSSI saat ini urung menggelar kongres karena langsung meninggalkan lokasi.
Akan tetapi, kongres pada prosesnya tetap berjalan dengan diikuti 78 pemilik suara PSSI. Dijalani 3/4 dari total pemilik suara, kongres ini diklaim sah, dengan pemerintah, melalui menpora, juga sudah mengindikasikan dukungan.
Setelah membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding, kongres di Pekanbaru itu bahkan bersiap menggelar Kongres Pemilihan Ketua Umum di Surabaya akhir bulan April nanti.
Di sisi lain, pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid juga bersiap menggelar kongres lain paling lambat bulan Juli nanti.
Menyikapi hal tersebut maka Persema, yang eksistensinya bersama Liga Primer Indonesia sudah dipermasalahkan oleh pengurus PSSI di bawah Nurdin, memastikan tak bakal sudi mengikuti kongres bulan Juli tersebut.
"Kalau itu tidak legal, buat apa kami hadir," tutur Ketum Persema Malang Peni Suparto kepada wartawan di Balai Kota Malang Jalan Tugu, Jumat (1/4/2011).
Menegaskan status Persema sebagai klub legal ia menggarisbawahi, pihaknya harus patuh pada instruksi pemerintah pusat. "Kita ikuti arahan menteri olahraga," tegasnya.
Peni yang juga Walikota Malang itu lantas menyoroti status Nurdin Halid sebagai mantan narapidana. Terkait hal itu, ia pun menyatakan dukungannya kepada pemerintah, yang sudah mengeluarkan pernyataan menyoal kepengurusan PSSI di bawah Nurdin saat ini.
"Presiden FIFA kan sudah bilang menurut Statuta FIFA tidak boleh mantan narapidana memimpin organisasi sepakbola," tegasnya.
Seiring dengan hal tersebut ia pun menyatakan, akan membekukan anggaran PSSI yang diambil dari APBD sampai menunggu intruksi berikutnya. "Segala kegiatan serta dana harus dihentikan. Begitu kan kata menteri pemuda dan olah raga. Kita ikuti itu," simpulnya.
(bdh/bdh)










































