"Kalau saya setuju saja kalau mau dijadikan ibukota Provensi Jatim," kata Busyro, saat dihubungi wartawan via telepon selulernya, Rabu (26/1/2011).
Menurut Busyro, secara geografis dan kondisi umum, Sumenep sudah layak menjadi ibukota provinsi. Namun, memenuhi syarat atau tidak, perlu uji klayakan dari lembaga independen.
"Semuanya terserah kebijakan pemprov dan pemerintah pusat," tegasnya.
Sementara, salah seorang anggota DPRD Sumenep, Hunain Santoso menanggapi positif
wacana tersebut. "Sangat bagus kalau Sumenep menjadi ibukota provinsi," tegas Hunain pada wartawan di ruang Baleg DPRD Sumenep, Jalan Trunojoyo.
Wacana tersebut, kata dia, perlu disikapi serius oleh bupati. Sebab, dampaknya sangat positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
"Meski masih perlu pembenahan infrastruktur, tapi Sumenep layak dipertimbangkan kembali menjadi ibukota provinsi," ungkapnya dengan nada serius.
Sebelumnya, wacara pemindahan ibukota Provonsi Jatim muncul dalam seminar dengan tajuk 'Pemindahan Ibukota Provinsi Jawa Timur : Dari Surabaya ke Sumenep' yang digelar di Gedung Rektorat Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Selasa (25/1/2011) kemarin.
Dalam seminar itu dikatakan jika Surabaya tak layak lagi menjadi ibukota Jatim karena kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintasnya sudah cukup parah.
Menurut akademisi ITS Surabaya, Daniel M Rosyid, wacana pemindahan ibukota dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Ibukota yang ideal, kata Daniel, adalah jika pusat pemerintahan dan ekonomi tidak terpusat jadi satu seperti yang terjadi selama ini. Dengan pemindahan ibukota, maka akan terjadi pemerataan pembangunan di daerah lain di Jatim yang tertinggal jauh dari Surabaya.
"Pemindahan ibukota Jatim ke Sumenep memang bukan perkara mudah. Tapi tidak ada
salahnya mewacanakan hal tersebut agar lebih mudah jika nantinya direalisasikan," kata Daniel, dihadapan sekitar 30 audiens di Gedung Rektorat Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.
(bdh/bdh)










































