.webp)
Selain peni, Wagub Jatim Syaifullah Jusuf dan Walikota Batu Eddy Rumpoko yang juga terpilih secara aklamasi. Politisi PDIP itu dipilih secara aklamasi oleh 39 peserta Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) Malang di Balaikota Malang kemarin dan menggantikan Bambang DH Suyono selaku Ketua
KONI sebelumnya.
Pasca dilantik Peni berjanji akan segera menyusun gerbong kepengurusan organisasi yang dipimpinnya. Penyusunan pengurus nantinya ditentukan bersama tim formatur terpilih yakni ketua lama Bambang DH Suyono serta Sofwan juga menjabat sebagai Sekda Pemkot Malang. Setelah dilantik Peni berjanji akan membawa nama besar Kota Malang di dunia keolahragaan melalui prestasi.
"Saya harus berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan prestasi olahraga di Kota Malang," ujarnya usai dilantik.
KONI Kota Malang di bawah kepemimpinan Peni ini segera menghadapi even penting. Diantaranya Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jatim 2011 bakal digelar di Kediri.
Terpilihnya Peni Suparto juga menuai kritikan dari lembaga swadaya masyarakat anti korupsi Malang Corruptions Watch (MCW), bahwa penunjukan Peni sebagai Ketua KONI sangat bertentangan dengan undang-undang.
Salah satunya UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang melarang pejabat publik menjadi pengurus KONI. Sebelumnya kritikan juga dialamatkan kepada Wagub Jatim Syaifullah Jusuf ketika terpilih menjadi Ketua KONI Jatim dan juga Walikota Batu Eddy Rumpoko menjabat sebagai Ketua KONI Kota Batu.
Tak hanya itu MCW menilai, pejabat publik sengaja memburu jabatan yang dianggap mempunyai dampak luar biasa dalam karir politiknya. Padahal mereka mempunyai tanggung jawab besar untuk menjalankan roda pemerintahan serta memperhatikan nasib rakyat.
"Jabatan-jabatan itu diburu karena mempunyai implikasi baik dari segi politis," terang Ketua Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq ketika berbincang dengan detiksurabaya.com, Minggu (31/10/2010).
Dengan tujuan itu, lanjut Zia, patut diduga kuat jabatan itu bisa menjadi kendaraan untuk kepentingan perseorangan. Padahal semua kegiatan yang dilakukan oleh KONI tidak mempunyai dampak kepada publik. Meskipun semua dana yang digunakan berasal dari publik.
MCW mendesak para pejabat kini menduduki jabatan sebagai Ketua KONI untuk segera menggantungkan, dengan niat memfokuskan diri untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik demi kesejahteraan rakyat.
(fat/fat)
