.webp)
Menurut Samsul Hadi, anggota Komisi B, wacana tes keperawanan awalnya dilontarkan oleh DPRD Jambi. Tes tersebut tersebut mempunyai sisi baik jika diterapkan di Kabupaten Malang.
"Ada sisi baiknya wacana itu diterapkan, terutama dipandang dari nilai agama. Karena
banyak terjadi keperawanan hilang akibat hubungan di luar nikah, sesuai dengan hasil
peneltian Balitbang mencatat banyak pelajar pernah melakukan hubungan intim," ujarnya kepada detiksurabaya.com di DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji, Kamis (30/9/2010).
Kendati demikian, menurut politisi dari PKB ini, sebelum wacana ini diberlakukan, perlu dilakukan kajian lagi tentang penentuan keperawanan dari hasil tes tersebut. Karena juga ada terjadi keperawanan gadis hilang bukan dari hubungan intim.
"Penentuan itu bagaimana nanti, karena keperawanan bukan saja karena hubungan intim, itu yang perlu dipikirkan lebih dalam," imbuhnya.
Untuk masuk sekolah negeri, tambah Samsul, memang sangat menjadi pilihan bagi masyarakat. Selain biaya murah, di sekolah negeri dapat menunjang kualitas pendidikan. Sementara kondisi masyarakat Kabupaten Malang sendiri jauh dari standar. Mereka masih banyak hidup pas-pasan. Maka itu sangat memungkinkan untuk memburu sekolah negeri.
"Untuk dapat sekolah negeri harus pintar saat ini. Tapi pintar juga harus ditunjang
nilai kepribadian yang tinggi, dengan menjaga diri sesuai dengann kaidah agama.
Menata moral generasi muda saat ini perlu dilakukan di sekolah-sekolah," ujarnya.
Dampak sosial di masyarakat juga perlu dipikirkan apabila wacana itu dijalankan.
Takutnya salah penetapan dari hasil tes berdampak pada gejolak di masyarakat. "Perlu
dimatangkan wacana itu, " ungkapnya.
Secara terpisah, Ketua komisi D DPRD Kota Malang, Saiful Rusdi, menganggap wacana tes keperawanan itu tidak perlu dilakukan. Karena masih banyak masalah terjadi di
masyarakat yang perlu diperhatikan.
"Kayak kurang kerjaan aja mas, ngomongin itu. Masih banyak masalah lain yang perlu diperhatikan," tutur politisi dari PAN ini.
(bdh/bdh)
