"Parcel itu hanya diberikan kepada PNS dan nilai anggarannya Rp 160 ribu per paket," kata Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkab Blitar Sumarsono kepada detiksurabaya.com saat dihubungi, Selasa (21/9/2010).
Dia mengaku bagi-bagi parcel rutin dilakukan tiap tahun dan sudah menjadi tradisi. Sementara Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Fatoni mengaku temuan sementara ada dugaan penyimpangan pengadaan parcel lebaran yang tidak sesuai aspek.
"Ada dugaan barang yang diedarkan tersebut tidak sesuai dengan aspek awal yang diajukan dinas saat pelelangan. Namun untuk detailnya masih saya pelajari," kata Fatoni kepada detiksurabaya.com.
Total pengadaan parcel berjumlah 16.700 buah dan dibagikan ke seluruh PNS, anggota DPRD termasuk golongan guru. Dengan harga per paket parcel setara dengan uang sejumlah Rp 160 ribu.
"Kami akan terus memantau kejadian ini untuk membuka yang sebenarnya agar masyarakat tahu bahwa parcel tersebut pemberian pemerintah bukan salah satu orang saja," terangnya.
Sebelumnya Transparansi Internasional Indonesia (TII) dalam jumpa persnya di Jakarta menyebutkan jika Bupati Blitar membagikan parsel menggunakan dana APBD senilai Rp 2,4 miliar.
Diduga paket parcel yang diberikan pemkab sarat akan muatan politis karena Bupati Hery Noegroho maju kembali sebagai calon bupati dalam pilkada yang akan digelar
November mendatang.
(fat/fat)










































