7 Ton Obat di Kediri Kadaluwarsa

7 Ton Obat di Kediri Kadaluwarsa

- detikNews
Kamis, 29 Jul 2010 17:53 WIB
Kediri - Praktek pemborosan anggaran kembali muncul di Kabupaten Kediri. Diduga kesalahan perencanaan pengadaan, 7 ton obat dan alat kesehatan milik Dinas Kesehatan Kediri, diketahui kadaluwarsa dan harus dimusnahkan.

Temuan obat dan alat kadaluwarsa tersebut dilakukan anggota DPRD, melalui pengajuan dana pemusnahannya oleh Dinas Kesehatan, dalam draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), yang merupakan rancangan Perubahan Alokasi Keuangan (PAK) APBD 2010. Untuk seluruh obat dan alat kesehatan yang kadaluwarsa, saat ini disimpan di gudang farmasi di Kecamatan Semen.

"Di PAK, mereka (Dinas Kesehatan) minta dana 273 juta untuk pemusnahan obat
kadaluwarsa. Nah ini kan namanya pemborosan, karena pengadaannya sudah mahal
malah nggak kepakai dan sekarang harus dimusnahkan," ungkap Dina Kurniawati,
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri, yang membidangi masalah kesehatan,
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di gedung DPRD, Kamis (29/7/2010).

Politisi asal PKS itu menambahkan, dari temuan tersebut pihaknya sudah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi penyimpanan obat dan alat kesehatan kadaluarsa. Hasilnya, kondisi ini terjadi karena kemungkinan adanya kesalahan perencanaan pengadaan.

"Petugas di gudang kesehatan mengaku kalau pengadaan itu atas dasar permintaan
puskesmas. Nah setelah diadakan ternyata banyak penyakit yang berubah karakteristik, sehingga obatnya tidak terpakai," imbuh Dina.

Guna mengantisipasi terulangnya kejadian yang sama, DPRD akan meminta Dinas
Kesehatan lebih memperhatikan perencanaan pengadaan obat yang dilakukannya.
"Kita panggil Dinas Kesehatan dan sampaikan penekanan itu," ujarnya.

Sementara Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri Eko Setiyono, juga membenarkan
adanya 7 ton obat dan alat kesehatan yang kadaluarsa. Meski begitu berdasarkan koordinasi bersama Dinas Kesehatan, kondisi ini bukan akibat kesalahan perencanaan pengadaan, karena obat-obat tersebut merupakan droping dari pemerintah pusat.

"Hanya ada sebagian yang pengadaannya menggunakan APBD, jadi nggak benar kalau itu akibat kesalahan perencanaan pengadaan," kata Eko ditemui di kompleks kantor bupati.

Eko menjelaskan, 7 ton obat dan alat kesehatan yang kadaluarsa merupakan akumulasi temuan yang sama dari tahun ke tahun. Saat ini jumlahnya memang telah
banyak, karena untuk pemusnahannya membutuhkan anggaran yang besar. "Sama dengan senjata, obat itu pemusnahannya rumit dan butuh anggaran besar. Makanya sengaja dilakukan tidak setiap tahun, jadi jumlahnya terkesan besar," kilahnya.

(fat/fat)
Berita Terkait