DPR Desak BPK Audit Dana Penanganan Lumpur Lapindo

Sidoarjo - Anggota Komisi V DPR RI menganggap dana APBN yang digunakan BPLS untuk penanganan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo banyak yang tidak terpakai. Untuk itu, DPR mendesak BPK mapun KPK agar melakukan audit.

"Kita akan mendorong BPK dan mungkin KPK untuk turun di sini, karena terlalu banyak alat-alat disini hanya mubazir tidak bekerja," kata Imam Nahrowi, kepada wartawan saat melakukan sidak di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jumat (2/7/2010).

Dalam sidaknya, Imam juga mengaku menemukan banyak temuan kejangalan yang terjadi. Pejabat kelahiran Porong ini juga menganggap dana APBN yang diberikan pemerintah kepada BPLS dianggap sebagai pemborosan.

"Ini temuan penting di Komisi V. Apakah ini sekedar proyek yang hanya menghabiskan dana APBN saja (perbaikan jalan raya Porong, red), atau betul-betul untuk kemaslahatan bagi pengguna jalan," jelasnya.

Bahkan, Nahrowi berencana dalam waktu dekat Komisi V akan memanggil Menteri PU untuk diminta keterangannya dalam penggunaan anggaran APBN yang diberikan kepada BPLS. "Ini temuan pertama saya dan akan kita tindak lanjuti dengan Menteri PU," ujarnya.

Imam juga menegaskan, PU dan BPLS harus kembali melihat tugas utamanya yakni melakukan relokasi infrastruktur serta proses ganti rugi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Imam juga sempat membagi-bagikan masker serta sempat melakukan wawancara dengan beberapa penguna jalan raya Porong.

(bdh/bdh)