.webp)
Pantauan di lapangan, salah satu buruknya catatan absensi PNS tampak di Bagian Humas dan Protokol. Dari 23 nama staf di dalamnya, Selasa (22/6/2010) hingga pukul 08.30 WIB, hanya 9 orang yang telah membubuhkan tanda tangan tanda kehadiran. Ironisnya, kondisi yang nyaris sama juga terjadi di hari-hari sebelumnya.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri Eko Setiyono, saat dikonfirmasi membantah. Belum lengkapnya absensi di satuan kerja yang dipimpin bukan karena sikap indisipliner, melainkan ada sejumlah staf yang memang tidak bisa melakukan karena alasan kedinasan.
"Ada yang sedang DL (Dinas Luar), ada yang cuti dan lain sebagainya," kata Eko
membeberkan sejumlah alasan tidak dilakukannya absensi oleh bawahannya.
Meski begitu, jika ada bawahannya yang bersikap indisipliner sanksi tegas akan diberikan. Sejauh ini staf yang mengajukan cuti atas dasar alasan yang dianggap wajar, seperti sakit dan keperluan keluarga lainnya.
"Belum ada yang cuti karena ngantuk setelah melihat sepakbola. Tapi kalau memang
ada, saya tegaskan akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya, karena memang kehadiran PNS di setiap satker manjadi tanggung jawab atasannya," tegas Eko.
Untuk jenis-jenis sanksi diakui juga sangat bervariasi, disesuaikan dengan jenis
pelanggaran dan intensitas kejadiannya. "Mulai dari teguran lisan, surat peringatan tertulis, penundadan kenaikan pangkat sampai pemecatan bisa saja diberikan. Tergantung apa pelanggarannya dan seberapa sering dilakukan," pungkasnya.
(fat/fat)
