.webp)
Sesampai di ruang sidang, salah satu pocong memberi 1 kardus berisi lembaran uang di atas meja Ketua DPRD. Dari mulut keempat pocong ini juga keluar lembaran uang. Polisi pun bersiaga di lokasi untuk mengawasi sepak terjang keempat pocong tersebut.
Menurut Koordinator Aksi, Zia Ulhaq bahwa dana aspirasi itu tak ubahnya seperti dana P2SEM di Jatim. Hingga kini tak jelas penggunaannya. Dana itu juga akan
membebani APBN 2011 sebesar Rp 8,4 triliun untuk membiayai 560 wakil rakyat.
"Kami masyarakat sipil Malang menolak dana aspirasi. Karena nantinya dana itu tak
jelas penggunaannya. Hanya ada proyek fiktif belaka," kata Zia Ulhaq, kepada wartawan di lokasi, Senin (14/6/2010).
Dia mengungkapkan, keempat pocong ini sebagai simbol yang ditujukan kepada wakil rakyat, agar mengingat mereka akan meninggal dunia.
"Ini potret kami sampaikan untuk wakil rakyat, meskipun mereka telah mati, tapi dari mulut mereka masih keluar uang. Karena selama ini mereka bukan mengabdi kepada rakyat. melainkan sebagai begundal masyarakat," ujarnya.
Sementara, lanjut Zia, ada empat alasan dasar dalam aksi itu. Pertama, model pemberian dana aspirasi menyalahi konstitusi keuangan negara, kedua anggaran tidak sesuai dengan semangat reformasi keuangan negara berbasis pada kinerja, ketiga DPR menyalahi dan mengacaukan alur penggangaran dana dan sistem perencanaan pembangunan nasional, terakhir, pemberian dana aspirasi tidak mendidik rakyat dan semakin menyuburkan praktek politik uang.
"Dana aspirasi hanya berkedok masyarakat, dan banyak indikasi mengarah kepada
korupsi," tegasnya.
Hingga kini aksi diikuti belasan aktivis dari MCW, LBH-Malang, PP-Otoda, FMPP, Pos Pengaduan Batu, ini masih digelar di gedung DPRD Kota Malang. (fat/fat)
