.webp)
Bukan hanya masalah gaji yang belum cair, para perangkat ini juga mendesak agar
pemerintah menaikkan honor mereka, yang sebelumnya Rp 415 ribu menjadi Rp 750 ribu.
Ratusan perangkat dari sejumlah desa itu menggelar orasi di depan Kantor Pemkab. Mereka juga membentangkan tulisan dan karikatur kritikan terhadap pemerintahan Soruso.
Massa sempat memaksa masuk ke gedung Pemkab, namun pagar betis aparat polisi sangat kuat. Hingga akhirnya disepakati hanya perwakilan massa saja yang diperbolehkan masuk dan menemui Wakil Bupati Soruso. Sayang perwakilan perangkat desa ini kecewa lantaran hanya ditemui oleh Kabag Pemerintahan.
"Kami mendapat jawaban kalau honor perangkat sudah diusulkan (oleh eksekutif, red) untuk dinaikkan menjadi Rp 600 ribu, namun katnya usulan itu dicoret oleh Badan naggrana DPRD Situbondo, oleh karenannya kami akan meneruskan aksi ke DPRD untuk menanyakan pencoretan usulan tersebut," tutur Kades Kendit Umami, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, usai menemui pejabat Pemkab, Senin (31/5/2010).
Saat bergerak ke gedung DPRD, lagi-lagi hanya perwakilan perangkat yang boleh masuk dan menemui Ketua DPRD, Zainiye. Dalam pertemuan itu tampak Ketua Komisi I, Saiful Bahri dan Ketua Komisi III, M Nur. Para wakil rakyat ini kembali dicerca sejumlah pertanyaan. Salah satunya masalah pencoretan usulan kenaikan honor perangkat.
Namun hal itu dibantah keras oleh Ketua Komisi I, Saiful Bahri. Politisi dari PKB
itu menegaskan kalau pihaknya tidak pernah mencoret usulan kenaikan gaji perangkat
desa.
"Kami sangat paham dengan nasib perangkat yang sebagai ujung tombak pemerintahan, yang jelas kami justru mengusulkan agar dana yang dikucurkan ke desa sebesar 20 persen dari jumlah APBD setelah dikurang belanja rutin," paparnya.
Saiful berjanji akan memanggil bagian pemerintahan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para petangkat desa ini, termasuk masalah
kenaikan honor.
Usai ditemui para petinggi DPRD, perwakilan massa langsung keluar dari gedung
DPRD. Namun perangkat desa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika apa yang menjadi keinginan mereka tidak kunjung direalisasikan.
"Ini bukan ancaman, tetapi kami akan kembali turun kejalan dnegan jumlah yang lebih besar jika apa yang menjadi hak kami tidak diperjuangkan, kami bekerja 24 jam pak," tegas Umami, salah satu kades yang juga mantan anggota DPRD tersebut.
(fat/fat)
