.webp)
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Haryadi yang juga pengamat politik ini mengatakan, DPRD Kabupaten Mojokerto harus memanggil kapolres.
"Karena kejadian ini ada kaitannya dengan pemilukada Kabupaten Mojokerto," kata Haryadi saat dihubungi detiksurabaya.com, Jumat (21/5/2010).
Haryadi menuturkan, dari awal sudah ada tindak kekerasan di pemilukada Kabupaten Mojokerto. Namun, pihak keamanan, hal ini Polres Mojokerto tidak tegas.
"Ini akumulasi dari peristiwa kekerasan atau anarkis yang berlangsung sebelumnya. Ketika awal dulu, para demonstran yang menjadi pendukung Gus Dim (Cabup yang gagal pencalonan, Red) merangsek ke kantor KPU dan ketika itu polisi tindak bertindak tegas'. Mestinya serbuan ke KPUD harus diamankan," ungkapnya.
Dalam adagium politik, ketika rambu-rambu hukum ada tapi saat diterapkan diam saja, maka orang cenderung akumulasi perlawanannya lebih tinggi. "Saya tidak ingin serta merta menyalahkan polisi. Yang jelas, tidak ada tindakan tegas, maka orang akan berani," tuturnya.
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Unair ini mengaku kericuhan sejak awal Pemilukada Kabupaten Mojokerto bukan hanya tanggungjawab KPUD saja. Tapi juga tanggungawab polisi yang mendapat anggaran serta mempunyai job description mengamankan tahapan-tahapan pemilukada termasuk pemaparan visi dan misi di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.
"Kesan saya, kasihan sekali KPUD Kabupaten Mojokerto yang dibiarkan mengatasi sendiri. Kenapa anggaran diberikan tapi masih terjadi. Biar jelas dan tidak simpang siur, apakah ini pembiaran ata kecerobohan mengantisipasinya, dewan perlu memanggil Kapolres. Karena apapun pengamananya, jobnya sudah ada," tandasnya. (roi/wln)
