Campur Tangan Politik Sebabkan Lumpur Lapindo Tetap Menyembur

Surabaya - Salah satu penyebab lamanya penanganan semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, karena campur tangan politik. Akibatnya, penanganan lumpur yang hampir 4 tahun lamanya tidak kunjung selesai.

"Problem kepentingan politik ini sangat luar biasa, ya kan. Misalnya, ada wacana
dipansuskan, tapi ada yang mengamuk. Itu artinya mereka mempolitisir dalam banyak hal," ujar pengamat sosial yang juga Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga (Unair), Aribowo kepada wartawan di sela-sela acara seminar 'Refleksi 4 tahun Lapindo, Apa saja yang telah digusur?', di ruang auditorium FIB Unair, Jalan Dharmawangsa, Kamis (29/4/2010).

Aribowo mengatakan, tarik ulur parpol untuk menarik kasus luapan Lumpur Lapindo di tingkat DPR RI merupakan salah satu faktor, lambatnya penanganan penghentian luapan lumpur. Alasannya, siapa yang bertanggungjawab atas luapan lumpur juga masih mengambang. Apakah pemerintah atau Aburizal Bakrie sebagai pemilik PT Lapindo.

"Tarik ulur parpol itu salah satu faktor. Semua kebingungan untuk menutup semburan lumpur. Tapi pemerintah harus berbuat skema yang tegas, kalau enggak semakin lama semakin mengerikan dampaknya. Apakah tanggungjawab Bakrie tetap, atau pemerintah. Nasib masyarakat Sidoarjo dan Jatim ini dipikirkan betul," tegasnya.

Sementara itu, Sulkan Wariono, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang juga turut hadir dalam seminar tersebut, menilai, anggota DPRD di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Pusat, juga ikut menangani dan menyelesaikan kasus tersebut serta penanganan terhadap warga khususnya korban lumpur, salah satunya membentuk Pansus.

"Jangan hanya DPRD Sidoarjo saja yang ada pansus-nya. Teman-teman di DPR provinsi dan pusat juga harus membentuk pansus, biar kerja kita tidak terlalu berat, karena ini masalah nasional," harapnya.

(bdh/bdh)