.webp)
Anggaran untuk pembebasan lahan sejak tahun 2002-2007, Pemkab Banyuwangi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 56,6 miliar. Anggaran tersebut diambilkan dari APBD. Sedangkan pembiayaan pembangunan untuk kontruksi fasilitas udara dan darat dibiayai dari APBN tahun 2004-2008, sebesar Rp 22,8 miliar. Namun pada tahun 2009 pembiayaan dari pusat dihentikan.
Infrastruktur yang dibangun dengan menghabiskan biaya miliaran itu meliputi gedung kantor, gedung khusus, lapangan parkir, dan landasan pacu sepanjang 1.400 meter. Sedangkan pemagaran areal lapter, tower, izin frekuensi, sertifikasi operasional Bandara (SOB), serta road pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKPPK), belum terealisasi lantaran terganjal anggaran yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 385 miliar.
Proses pembebasan lahan inilah yang akhirnya terendus adanya mark up harga tanah seluas 127 hektar yang akan dijadikan kawasan lapter. Sejumlah nama mantan dan pejabat dilingkup Pemkab Banyuwangi terbelit dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp 19,76 miliar tersebut. Termasuk nama Bupati Ratna Ani Lestari yang berperan sebagai Ketua tim pembebasan lahan.
Lapter Banyuwangi ditetapkan sebagai Bandar Udara Kelas V-kategori bukan bandar udara pusat penyebaran. Dan rencana rute penerbangan yang dilayani Banyuwangi-Surabaya (BWI-SUB) dan Banyuwangi-Denpasar (BWI-DPS) dan sebaliknya (VV).
Beberapa maskapai penerbangan swasta nasional, diantaranya Lion Air, Sriwijaya, Tran Nusa serta Merpati dikabarkan akan ikut serta dalam kerjasama pengelolaan bandara. Namun hingga kini belum ada kepastian dari kesemua maskapai tersebut.
"Mereka masih melakukan analisa pasar dan cost flight untuk rute Banyuwangi-Surabaya dan Banyuwangi-Denpasar," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Ketut Kencana, saat dihubungi detiksurabaya.com melalui telepon selulernya, Selasa (9/2/2010).
Meski begitu, Dinas Perhubungan Banyuwangi optimis jika Lapter Banyuwangi akan segera beroperasi untuk penerbangan komersial di tahun 2010 ini. Sebelumnya, Dinas Perhubungan pernah memprediksi, Lapter Banyuwangi bisa dipakai di bulan Oktober 2007. Namun hal itu terkendala penolakan warga terkait pembebasan sisa lahan seluas 25,5 hektar. Namun penolakan itu mereda setelah ada kesepakatan harga tanah secara resmi.
(bdh/bdh)
