.webp)
Hal tersebut diantaranya disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Amin KH Anwar Iskandar atau akrab disapa Gus War. Kalangan kiai diakuinya sudah mendapatkan informasi terkait keberadaan layanan seks terselubung tersebut dan mengaku sangat prihatin.
"Akhir tahun 2008 kami mendapatkan kabar jika penderita HIV/AIDS di Kota Kediri menduduki peringkat ketiga di Jawa Timur. Yang kami sampaikan pertama kali adalah keprihatinan dan menganggapnya tak lepas dari adanya bisnis prostitusi itu," kata Gus War saat dihubungi detiksurabaya.com melalui telepon selulernya, karena sedang berada di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Selasa (13/10/2009).
Selain menyampaikan keprihatinan, kalangan ulama diakui juga oleh Gus War, telah menyampaikan surat pernyataan resmi ke Walikota Kediri dan meminta agar kondisi tersebut didikapi secara tegas. Surat pernyataan tersebut muncul berdasarkan koordinasi bersama antara kalangan ulama, MUI dan perwakilan ormas Islam.
"Sebelum puasa kemarin suratnya disampaikan dan yang menghadap MUI. Sikap kami jelas, jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut, karena akan merusak moral masyarakat," imbuhnya.
Usai menyampaikan surat pernyataan resmi, kalangan ulama juga telah membuat telah terkait maraknya layanan prostitusi terselubung tersebut. Hasilnya, didapati jika kondisi ini tak lepas dari adanya bisnis besar yang dijalankan pengusaha dan tidak menutup kemungkinan terdapat keterlibatan oknum pejabat di dalamnya. Hal ini didasari sejumlah pemikiran, diantaranya diperlukannya modal besar untuk menjalankan bisnis haram tersebut, serta keberadaanya yang seakan aman meski Peraturan Daerah terkait penutupan Lokalisasi Semampir sebenarnya sudah diterbitkan.
"Kami tidak menyebut si A atau si B, tapi indikasi itu memang kami lihat ada. Nyata-nyata perda penutupan sudah ada tapi usaha tetap jalan dan yang lebih parah kenapa perda tersebut seakan tumpul," papar Gus War tegas.
Ditanya mengenai pihak yang wajib mengatasi permasalahan tersebut, Gus War dengan tegas menyebut berada di tangan pemerintah daerah. "Eksekutif yang memegang bolanya, mau dibawa kemana terserah. Kami ulama sudah meminta dan menyarankan dan keputusan akhir ada di tangan eksekutif," jelas Gus War.
Apa yang disampaikan Gus War ditegaskan oleh pernyataan MUI Kota Kediri. Melalui sekretarisnya KH Khafabihi Mahrus, Pemerintah Kota Kediri diminta tegas mengatasi permasalahan maraknya layanan seks terselubung, diantaranya di Eks Lokalisasi Semampir, sejumlah cafe dan rumah karaoke.
"Pemerintah Kota bilang akan menilik ulang ijin usaha tempat hiburan malam dan jelas kami sagat mendukungnya. Intinya, kami juga sudah melayangkan surat agar hal tersebut tidak sekedar rencana, tapi benar dijalankan dengan tegas," ungkap Kiai Kafa, sapaan akrab KH Khafabihi Mahrus.
(bdh/bdh)
