.webp)
Penutupan ini terjadi terkait sengketa antara pemerintah kabupaten dengan warga yang masih belum selesai hingga saat ini. Lokasi yang ditutup warga adalah panggung hiburan hingga ke arah timur.
Fasilitas kamar kecil dan pusat mainan anak-anak tidak dapat dipergunakan oleh pengunjung. Bahkan, kantor wisata Lombang juga tidak dapat difungsikan. Warga menutup kawasan wisata itu menggunakan bambu yang diikat dengan kawat.
Aksi penutupan yang dilakukan ratusan warga itu tidak ada perlawanan dari pemerintah maupun kepolisian setempat. Warga pun leluasa membuat pagar dari bambu. Para petugas tiket di pintu masuk dan staf UPTD Pantai Lombang lainnya menghentikan pelayanan kepada para pengunjung. Mereka hanya melihat aksi penutupan oleh warga.
Salah seorang warga setempat, Juri (39) mengatakan penutupan yang dilakukan warga merupakan akumulasi dari kemarahan warga terhadap sikap pemerintah yang kurang proaktif dengan sengketa lahan yang telah diproses di pengadilan negeri.
"Sengketa lahan pantai Lombang ini sudah 6 bulan disidangkan di pengadilan negeri tapi selalu ditunda dan hingga saat ini tidak ada keputusan. Ini bagian daripermainan yang dilakukan pemerintah," tegas Juri pada wartawan di lokasi.
Penutupan Pantai Lombang tidak dibatasi waktu, warga tidak akan memperbolehkan pemkab mengelola selama belum ada keputusan final dari pengadilan negeri. Warga mengklaim mempunyai bukti-bukti kepemilikan lahan seluas 2 hektar.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Moh Nasir mengaku tetap mempertahankan lahan wisata Pantai Lombang, sebab pemkab telah mempunyai bukti-bukti kepemilikan.
"Seharusnya warga menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Pemkab mengantongi bukti kok kepemelikan lahan tersebut," kata Nasir dihubungi detiksurabaya.com melalui telepon selulernya.
(wln/fat)
