.webp)
Dalam aksinya warga juga membawa spanduk yang bertuliskan "Pecat Kades Makan Uang Rakyat", "Kades Sokip Penindas Rakyat".
Juru bicara kelompok tani, Budi Hartono mengaku pembangunan jalan makadam di Dusun Darungan dan Salak Tengah diduga diselewengkan kepala desa bulan Oktober 2008 lalu. Karena bentuk fisik jalan makadam tidak ada, sedangkan dana ratusan juta digunakan keperluannya sendiri.
"Kami minta Pemkab Lumajang dengan tegas memberhentikan pak kades dan mengganti uang rakyat yang di ambilnya" kata Budi kepada wartawan di lokasi.
Aksi demo yang dilakukan warga ini buntut lambatnya pengusutan kasus korupsi oleh Kades Salak yang dilakukan Pemkab Lumajang dan Kejaksaan Negeri. Bahkan dari temuan itu, sudah 7 bulan kasus itu mengambang dan sang kades tidak ditetapkan tersangka oleh kejaksaan.
Sementara salah satu pendemo, Bambang mengaku aksi demo ini bentuk kekesalan atas pernyataan kepala desa yang sering mengintimidasi warga, bila ikut-ikutan mengurus masalah pembangunan jalan makadam. "Warga Salak banyak diancam mau dibunuh mas, jika sampai dirinya di penjara," ungkap Bambang.
Jika tuntutan warga Desa Salak tidak segera ditindak lanjuti dengan cepat oleh Bupati Lumajang, mereka akan menduduki kantor kepala desa dengan paksa. Meskipun pertumpahan darah menjadi taruhannya.
"Lebih baik mati dari pada punya pemimpin menindas rakyatnya," kata Bambang.
Pantaun detiksurabaya.com di lokasi, lalu lintas di depan kantor Pemkab Lumajang macet total. Aksi ini mendapat pengawalan ketat, puluhan polisi dari Polres Lumajang dikerahkan untuk mengamankan aksi. Bahkan Kapolres Lumajang AKBP Dedy Parsetyo turun langsung untuk mengetahui kondisi dan situasi demo warga yang dikhawatirkan bersikap anarkis.
(fat/fat)
