.webp)
Penolakan pertama yang dilakukan mahasiswa Madura ini berlangsung di depan Taman Adipura Kota Sumenep, Jalan Trunojoyo. Lalu bergerak ke depan kantor DPRD. Selain berorasi, mereka membawa poster dan spanduk yang bertuliskan kecaman dan penolakan terhadap BHP.
Koorlap aksi, Suriyadi, mengatakan, dengan pengesahan BHP berarti pendidikan di Indonesia akan dikomersialkan. Disisi lain, banyak pasal yang kontra produksi dan kontroversi dengan realitas pendidikan serta backround pendidikan di Indonesia.
"BHP merupakan cangkokan undang-undang privatisasi pendidikan baik formal maupun non formal yang berlaku di beberapa negara maju. Jadi, sudah tidak sesuai dengan budaya dan karakter pendidikan di Indonesia," tegas Suriyadi dalam orasinya di depan kantor DPRD Sumenep, Jalan Trunojoyo, Jumat (26/12/2008).
Massa menyebut beberapa pasal yang bertolak belakang dengan kondisi pendidikan tanah air yakni Bab I pasal 3 yang disebutkan otonomi
pendidikan yang diserahkan kepada pengelola pendidikan dan diatur oleh BHP setempat.
Dalam pasal 4 Bab I dijelaskan tentang pengelolaan mandiri yang berdasarkan kepada proses nirbala. Bab II pasal 6 ayat 2 tentang pengelolaan pendidikan yang lebih dari satu.
"Dengan ini, berarti pendidikan kita telah diprivatisasi menjadi perusahaan dengan profit oreinted," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, sambungnya, akan terjadi komersialisasi pendidikan dengan ending membuka lahan baru kepada birokrasi untuk melakukan tindakan korupsi dan memberikan lahan baru kepada borjois maupun kapitalis untuk masuk atau mengelola pendidikan di negara Indonesia.
Puas berorasi, mereka membubarkan diri dengan pengawalan ketat petugas Polres setempat. Massa juga mengancam akan melakukan aksi serupa dengan melibatkan semua kekuatan mahasiswa untuk menggagalkan penerapan BHP. (fat/fat)
