.webp)
Sejumlah pengecer memanfaatkan minimnya pasokan pupuk bersubsidi di saat tingginya kebutuhan pupuk jelang masa tanam padi. Mereka menuntut pemerintah mancabut izin pedagang pupuk yang terbukti melanggar aturan tata niaga distribusi pupuk.
"Pedagang kapitalis tamak mengeruk keuntungan dari harga jual pupuk. Petani menjerit! Bagaimana kita nanti kalau petani tidak tanam padi gara-gara pupuk tak terbeli?," teriak Muhamad Mustifa, Koordinator Aksi Damai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro dalam orasinya, Senin (10/11/2008).
Unjukrasa digelar mulai Bundaran Adipura dilanjutkan longmarch hingga ke gedung DPRD yang berjarak sekitar 1,5 km. Mereka menggelar poster diantaranya bertuliskan "Distribusi Tak Rata, Petani Merana","Semprit Pedagang Nakal, Cabut Izin Mereka","Petani Mengemis Pupuk, Pemerintah Jangan Diam".
Hingga di gedung DPRD Bojonegoro Jalan Trunojoyo pengunjukrasa melakukan aksi teatrikal menggambarkan kondisi petani yang sengsara karena harga pupuk mahal. Sementara di sisi lain mahasiswa memerankan anggota DPRD yang sedang duduk ongkang-ongkang kaki di kursi empuk.
"Kami DPRD sedang merumuskan rekomendasi pada Pemkab agar melakukan kebijakan strategis. Agar distribusi pupuk bersubdisi merata serta menindak tegas pedagang yang melanggar undang-undang tata niaga dan distribusi pupuk," kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto di hadapan demonstran.
Pemerintah menetapkan HET pupuk jenis Urea adalah Rp 58.500 per zak dan pupuk ZA Rp 51.000 per zak. Namun kenyataannya, petani membeli dari pedagang pengecer senilai 2 kali lipat dibanding HET.
Data yang dikumpulkan detiksurabaya.com, harga eceran urea di Kecamatan Kanor mencapai Rp 105 ribu, Kecamatan Temayang tembus Rp 140 ribu dan Kecamatan Ngasem hingga 130 ribu per zak. Selain harga melambung, petani mengalami pengurangan jatah dengan alasan distributor bahwa pasokan pupuk PT Petrokimia Gresik tersendat. (fat/fat)
