Bentuk Pansus, DPRD Singgung soal Relokasi PKL Malioboro Dinilai Kilat

Heri Susanto - detikNews
Senin, 17 Jan 2022 16:30 WIB
PKL Malioboro di Gedung DPRD
PKL Malioboro di Gedung DPRD Yogyakarta. (Foto: Heri Susanto/detikcom)
Yogyakarta -

DPRD Kota Yogyakarta membentuk Panitia Khusus (pansus) Relokasi PKL Malioboro yang rencananya akan diresmikan hari ini. Pansus itu bertugas menjadi jembatan antara pemerintah dengan PKL Malioboro, maupun sebaliknya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, mengatakan pembentukan Pansus Relokasi PKL Malioboro itu dicanangkan sejak Januari.

"Siang nanti kami resmikan. Sebelum bapak ibu (PKL Malioboro) ke sini, kita sudah menggagas (Pansus Relokasi PKL Malioboro)," kata Danang seusai menerima audiensi PKL Malioboro, siang tadi (17/1/2022).

Danang mengaku akan memerintahkan anggota pansus segera menjadi moderator antara PKL dengan Pemkot Yogyakarta, dalam hal ini Wali Kota.

Selain itu, Danang berujar, tidak menutup kemungkinan audiensi juga akan dilakukan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X). "Bila memungkinkan saya juga akan mendorong untuk audiensi dengan gubernur," ujar Danang.

Pembentukan Pansus PKL Malioboro itu juga sebagai wujud realisasi dari tuntutan PKL Malioboro. PKL Malioboro menilai cepatnya proses relokasi, hanya sekitar dua bulan, seperti tak masuk akal.

"Kami mendapatkan masukan dari PKL ini proses relokasi termasuk kilat. Makanya, Pansus saya minta bisa mencermati dinamika di lapangan," kata Danang.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi PKL Yogyakarta (DPD APKLY), Wawan Suhendra, proses relokasi PKL Malioboro itu tidak transparan. "Seperti ada yang ditutup-tutupi. Kami harapkan Pansus bisa membuka semua informasi," kata Wawan.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan pihaknya belum menentukan waktu relokasi PKL Malioboro. Haryadi mengaku masih akan mengecek lokasi untuk relokasi.

"Saya belum bilang mulai relokasi kapan. Saya akan lihat dulu lokasi dari penataan ini apakah di Indra (eks bioskop Indra) sudah layak, di shelter selatan Garuda (eks gedung Dinas Pariwisata DIY) sudah layak," kata Haryadi saat ditemui di Pemkot Yogya, Senin (17/1).

(dil/sip)