Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan KKN, Gibran: Buktikan Saja!

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Senin, 10 Jan 2022 15:56 WIB
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom
Solo -

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan adiknya, Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Apa tanggapan Gibran?

Untuk diketahui, laporan ini mengenai tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini berhubungan dengan dugaan KKN relasi bisnis Gibran dan Kaesang dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Ditemui di Markas Korem 074/Warastratama, Gibran mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Dia mengatakan akan mengecek kabar itu ke Kaesang.

"Apa kesalahannya? Korupsi apa? Kebakaran hutan? Nanti tanya Kaesang," kata Gibran kepada wartawan, Senin (10/1/2022).

Namun demikian, Gibran mengaku siap jika harus diperiksa KPK. Namun hingga sekarang dia masih belum menerima pemberitahuan apapun dari KPK.

"Silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap diperiksa. Masalah track record tanya Kaesang. Belum (ada pemberitahuan)," ujar dia.

Gibran juga mempersilakan pelapor untuk menunjukkan bukti-buktinya. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu sekali lagi menegaskan dirinya siap diperiksa KPK.

"Cek aja. Kalau ada yang salah dipanggil. Salahnya apa ya dibuktikan saja," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh Ubedillah Badrun. Laporan itu diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terhadap relasi bisnis Gibran dan Kaesang dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

"Jadi laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," ucap Ubedillah di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/1).

Selengkapnya di halaman selanjutnya...