Polres Sragen Ungkap Dampak Sosial Pidanakan Pemasang Jebakan Listrik

Andy Kurniawan - detikNews
Senin, 10 Jan 2022 09:48 WIB
Seorang petani tewas terkena jebakan tikus di Sragen, Rabu (4/11/2020).
Seorang petani tewas terkena jebakan tikus di Sragen, Rabu 4/11/2020. (Foto: Dok Polres Sragen)
Sragen -

Polda Jateng menegaskan akan memproses pidana pemasang jebakan tikus menggunakan listrik tegangan tinggi. Hari ini, Polres Sragen berkoordinasi dengan PLN terkait potensi pelanggaran sebagai dasar memulai penertiban jebakan tikus.

"Kami mendukung konsep Polda Jateng untuk menindak pidana pemasang jebakan tikus tanpa menunggu lagi adanya korban. Tapi di awal, kita akan melakukan komunikasi dg PLN apakah itu ada pelanggaran administrasi yang kita bisa lakukan upaya penegakan hukumnya," ujar Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi, dihubungi detikcom, Senin (10/1/2022).

Koordinasi dengan PLN ini diperlukan, lanjut Ardi, karena petugas selama ini menghadapi tantangan dari petani yang mayoritas menolak untuk melepas jebakan listrik yang dipasangnya. Polisi akan meninjau aspek pelanggaran izin sebagai pijakan untuk menertibkan jebakan listrik ini.

"Kita akan penetrasi dulu di awal terkait dengan ada pelanggaran-pelanggaran administrasinya, barangkali untuk instalasi listrik seperti itu harus ada izin atau bagaimana. Itu nanti kita komunikasikan, kemungkinan ada celah di situ," paparnya.

Ardi menyebut, hampir seluruh korban tewas akibat jebakan listrik ini adalah si pemasang. Sedangkan di beberapa kasus, ada korban tewas yang bukan pemasang namun ternyata masih memiliki hubungan kedekatan.

"Lebih banyak yang kena adalah pemasang sendiri. Tapi kalau yang kena orang lain itu ada yang tetangga, ada yang masih saudara, yang memang itu menjadi kompromi di antara mereka," kata Ardi.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi faktor kenapa penegakan pidana belum dilakukan petugas hingga saat ini. Pasalnya, polisi tetap memperhatikan dampak sosiologis dari penerapan pidana tersebut.

"Kita memperhatikan faktor sosiologis hukum. Jadi jangan sampai kemudian penerapan hukum yang kita laksanakan tidak menciptakan rasa keadilan," jelasnya.

Pagi ini, Ardi juga akan mengumpulkan petugas Babhinkamtibmas dari seluruh desa di Sragen. Para petugas ini akan ditugaskan untuk mengingatkan kembali risiko hukum kepada para petani pemasang jebakan listrik.

"Pagi ini saya kumpulkan Babhinkamtibmas yang ada di masing-masing desa untuk kembali mengingatkan (petani) bahwa pemasangan jebakan listrik itu ada pidananya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, jebakan tikus dengan aliran listrik di persawahan sudah merenggut banyak nyawa 23 orang di Sragen sejak 2020 lalu. Polda Jateng menegaskan akan memproses pidana jika masih ada yang masih memasang jebakan tersebut.

"Sudah banyak korban jiwa yang meninggal akibat jebakan listrik di persawahan. Di Sragen, Kudus dan beberapa daerah lain. Terakhir seminggu lalu, Hadi Sukarno, warga Patihan Sidoharjo, Sragen meninggal karena jebakan listrik. Dia menjadi korban ke 23 kasus seperti sejak 2020 di Sragen," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M Iqbal Alqudusy, lewat pesan singkat, Minggu (9/1)

Ia menjelaskan pemasangan listrik untuk jebakan tikus merupakan tindakan ilegal karena mencurangi pemasangan listrik alias penyalahgunaan. Awalnya pemasangan listrik dilakukan untuk pompa air, tapi digunakan juga untuk jebakan tikus.

"Polda Jateng dan jajaran tidak akan segan untuk memproses pidana bila menemukan kasus kematian warga karena jebakan tikus menggunakan aliran listrik," kata dia.

Pemasang jebakan listrik juga berpotensi dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara.

Simak juga 'Ruang Kelas di Sragen Nyaris Roboh-Tak Layak Huni':

[Gambas:Video 20detik]



(aku/mbr)