Setelah lama dinantikan, wahana baru mobil listrik wisata Kota Solo akhirnya beroperasi. Meski banyak masyarakat antusias, rupanya operasional mobil hibah dari Tahir Foundation itu menjadi polemik.
Pro-kontra bermula dari kritikan pakar transportasi Djoko Setijowarno. Dia menyarankan agar operasional mobil wisata listrik sebaiknya dihentikan.
"Dengan alasan keselamatan, sebaiknya mobil listrik wisata dilarang beroperasi di jalan raya Kota Solo," ujar Djoko kepada detikcom di Solo, Kamis (6/1).
Melanggar regulasi
Jika memang mobil listrik tetap dijadikan sebagai transportasi umum untuk wisata maka bisa dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Jika tetap dioperasikan di jalan umum, maka akan kena pasal sanksi hukum sesuai Pasal 277 UU LLAJ," ucapnya.
Di dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
"Mobil listrik itu harus melalui uji tipe dulu supaya dikeluarkan SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe). Dengan dasar SRUT dari Ditjenhubdat, maka Polisi mengeluarkan STNK dan pelat nomor kendaraan. Dan sebagai angkutan umum setiap 6 bulan wajib dilakukan uji berkala atau kir, " katanya.
Tetapi, berbeda halnya jika mobil listrik itu dioperasikan di kawasan tertutup atau bukan di jalan raya. Menurutnya, hal itu tidak jadi masalah.
"Bukan masalah wisatanya, namun jalan yg dilaluinya, jika dioperasikan di lokasi tertutup misalkan di kawasan Jurug, atau di kantor balai kota Solo tidak ada pelat nomor juga tidak masalah. Jika di jalan umum, pasti berkaitan dengan keselamatan penumpang harus dapat jaminan asuransi," katanya.
Gibran bisa dituntut
Djoko juga menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka selaku pembuat kebijakan bisa saja dituntut jika mobil wisata itu mengalami kecelakaan.
"Jika tetap di jalanan hanya berdasarkan SK Wali Kota Solo, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Wali Kota bisa dituntut secara hukum," tegas Djoko kepada detikcom, Kamis (6/1/2022).
"Wali Kota Solo (Gibran) hendaknya bisa memberikan contoh taat aturan UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)," katanya.
Gibran siap tanggung jawab
Menanggapi kritikan tersebut, Gibran menegaskan siap bertanggung jawab atas kebijakannya melanjutkan operasional mobil listrik wisata.
"Saya (yang tanggung jawab)," tegas Gibran saat ditanya wartawan di Balai Kota Solo, terkait siapa penanggung jawab pengoperasian mobil listrik wisata, Jumat (7/1/2022).
Apabila yang dikhawatirkan adalah keselamatan penumpang, Gibran mengatakan mobil listrik itu tidak membahayakan. Menurutnya, mobil berjalan pelan-pelan.
"Kan itu juga di tempat-tempat wisata to, tapi kalau di jalan raya kan nggak terus nge-drift kaya Tokyo Drift, nggak kaya Fast and Furious to, kan enggak. Pelan-pelan," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Saksikan Video 'Mobil Listrik Wisata Resmi Meluncur di Kota Solo, Ini Penampakannya':
