PN Boyolali Tolak Gugatan Anak Vs Ibu Kandung Soal Hibah Tanah

Ragil Ajiyanto - detikNews
Rabu, 05 Jan 2022 17:54 WIB
Suasana sidang putusan kasus perdata anak gugat ibu kandung soal hibah tanah.
PN Boyolali menyidangkan sengketa anak kandung di Boyolali yang menggugat ibu kandungnya. Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom
Boyolali -

Pengadilan Negeri (PN) Boyolali menolak seluruh gugatan dua anak kepada ibu kandung dan saudaranya dalam perkara hibah tanah. Penggugat juga diminta membayar biaya perkara.


"Mengenai pokok perkaranya gugatan dari para penggugat ditolak untuk seluruhnya," kata Humas PN Boyolali, Tony Yoga Saksana, seusai sidang perdata kasus dua anak gugat ibu kandung dan saudaranya di PN Boyolali, Rabu (5/1/2022).


Gugatan hibah tanah itu dilayangkan Rini Sarwestri (51) sebagai penggugat 1 dan Indri Aliyanto (47) sebagai penggugat 2. Sedangkan ibu kandung mereka, Sri Surantini (73) sebagai tergugat 1. Adapun saudara kandung mereka, yaitu Gunawan Djoko Hariyanto (55) selaku anak pertama, Aris Aris Haryono (50), anak ketiga, dan Wiwik Wulandari (42), anak kelima, sebagai tergugat 2, 3, dan 4. Sedangkan Afrizal Dewantara Putra (22) yang merupakan anak Rini Sarwestri, sebagai tergugat 5.


Rini dan Indri menggugat ibu kandung dan saudara-saudaranya atas hibah tanah yang berada di Dukuh Klinggen, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta hibah tanah seluas 1.166 meter persegi itu dibatalkan.


Namun, dalam sidang yang beragendakan putusan itu, Majelis Hakim PN Boyolali menolak seluruhnya gugatan tersebut. Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Hananta, S.H. dan dua hakim anggota, yaitu Toni Yoga Saksana, S.H. serta Elisabeth Vindi Yustinita, S.H.


"Terhadap putusan tersebut para pihak masih punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Dua-duanya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, juga berhak mengajukan upaya hukum yaitu banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan," ujar Tony.


Dengan demikian, putusan dari Majelis PN Boyolali belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Mereka diberi tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan untuk mengajukan banding. Jika dalam tenggang waktu yang ditentukan tidak ada pengajuan upaya hukum, maka putusan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).


Menanggapi putusan majelis hakim, pihak penggugat menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). "Kami akan mengajukan banding karena tidak sesuai dengan tuntutan kita. Karena 913 (KUHPerdata) itu sudah jelas, kita punya legitime portie (bagian warisan menurut undang-undang), punya hak di situ," kata Indri Aliyanto seusai sidang.


Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Didik Kusumo, mengaku sudah mendapat kabar jika penggugat akan mengajukan banding."Ya silakan, itu hak mereka. Kami tetap akan berjuang untuk mendampingi (tergugat)," kata Didik Kusumo.

(dil/ahr)