ADVERTISEMENT

Pemda DIY Menyoal Penyebutan Klithih untuk Menamai Kejahatan Jalanan

Heri Susanto - detikNews
Senin, 03 Jan 2022 15:48 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Senin (3/1/2021).
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Senin (3/1/2021). (Foto: Heri Susanto/detikcom)
Yogyakarta -

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyoal penggunaan kata klithih untuk menyasar pelaku kriminal kalangan remaja di wilayahnya. Pemda DIY menilai peristiwa yang ada yakni penganiayaan, pembacokan, pelemparan, atau kekerasan.

"Itu adalah pelaku kekerasan, pelaku penganiayaan, pembawa senjata tajam. Kalau saya tanyakan (ke polisi) tidak ada istilah klithih dalam istilah hukum kita," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Senin (3/1/2021).

Ia mengatakan tak adanya istilah klithih dalam hukum di Indonesia maka perlu menyebut pelaku sesuai dengan tindakan kriminalnya. Meski, hal tersebut dilakukan oleh anak-anak.

"Mungkin yang perlu kita sebut kalau masih ada terjadi, pelaku kriminal anak-anak di jalan. Baik untuk melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap tindakannya kita serahkan ke kepolisian," katanya.

Meski masih anak-anak, Aji, menegaskan pelaku tetap masuk ke dalam ranah tindakan kriminal. Sehingga harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Kalau sudah masuk ke dalam kriminal, ya silakan ditindak sesuai dengan kriminal. Kriminal yang dilakukan anak ada aturan sendiri. Yang dilakukan dewasa ada aturannya sendiri. Semuanya ya dihukum," kata dia.

Ia menilai penggunaan istilah klithih tidak bisa dipakai untuk menyebut semua peristiwa kejahatan yang terjadi di jalanan. Misalnya kecelakaan yang kemudian menimbulkan keributan di jalanan, menurutnya tidak bisa disebut klithih.

"Kalau ada orang tabrakan adu mulut terus kerengan (bertengkar) ya bukan klithih. Kebetulan membawa senjata tajam, ya kena aturan yang berlaku (UU Darurat)," jelasnya.

Risiko hukum tersebut, kata Aji, hanya berlaku bagi remaja yang memang sudah melakukan tindakan kriminal. Sedangkan kenakalan remaja lain yang belum melampaui batas kriminal, lanjut dia, masih bisa mendapatkan intervensi pendampingan dari pihak terkait.

"Tentu ada pendampingan untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Nanti DP2AP2 (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta) yang menjadi koordinator pihak terkait Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, maupun Kepolisian untuk pencegahan," kata Aji.

(sip/mbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT