Diberitakan sebelumnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo memastikan lahan sengketa Sriwedari tidak bisa dieksekusi oleh pengadilan. Sebab, lahan sengketa Sriwedari tersebut sampai saat ini masih tercatat sebagai aset sah milik Pemkot Solo.
"Terkait masih status, bahwa 4 HP (HP 40, 41, 42, dan 26) yang dipegang Pemkot masih sah atas nama Pemkot Solo," terang Kasi Sengketa BPN Solo Slamet Suhardi usai jumpa pers Sriwedari di Bale Tawangarum, Balai Kota, Solo, Jumat (24/12).
Dia mengatakan selama ini tidak ada catatan apapun menyangkut permasalahan sengketa Sriwedari. Slamet menyebut, meski akan ada pengajuan eksekusi lahan oleh ahli waris hal itu mustahil dilakukan.
"Yang jadi objek sita adalah RVE 295 itu tidak dikenal. Permohonan sita eksekusi terhadap RVE tidak bisa kami lakukan," ungkapnya.
(rih/sip)
