106 Penambang Berizin Online Bikin Pening Pemkab Klaten, Kenapa?

Achmad Syauqi - detikNews
Jumat, 17 Des 2021 15:44 WIB
Begini Proses Penambangan Emas di Gunung Pongkor
Ilustrasi (Foto: Dok. detikcom)
Klaten -

Pemkab Klaten dibuat pusing dengan keberadaan 106 usaha bidang pertambangan bermodal izin yang diterbitkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik online single submission (OSS). Pasalnya izin versi 1.0 dan 1.1 itu sudah diganti sistem baru.

"Perizinan OSS sudah tidak berlaku dan diblokir pemerintah sejak bulan November 2020. Tapi karena izin sudah terlanjur keluar mereka ada yang nekat beroperasi," ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Klaten, Agus Suprapto, kepada detikcom, Jumat (17/12/2021).

Agus menjelaskan, perizinan OSS untuk usaha kecil dan mikro pertambangan itu sudah tidak sesuai karena telah diganti sistem OSS risk based (OSS RBA). Selain itu, izin lama itu bertentangan dengan UU Minerba.

"Selain sudah diblokir juga tidak sesuai dengan UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Kita sudah berupaya memberikan sosialisasi dan mengundang para pengusaha," papar Agus.

Menurut Agus, pekan lalu Pemkab Klaten mengundang 106 pelaku usaha yang berkegiatan di lereng Gunung Merapi tersebut. Tetapi yang hadir hanya sekitar 30 orang dan selebihnya tidak jelas.

"Yang hadir 30 orang dari 106 yang ada datanya. Dari jumlah itu ada yang alamat di form perizinan tidak sesuai, bahkan nama dusunnya tidak ada, cuma tertulis RT RW dan kecamatan," terang Agus.

Hal itu, sambung Agus, membuat Pemkab tidak bisa menghadirkan semua pelaku usaha untuk disosialisasi dan diminta mengurus izin yang baru.

"Di Kecamatan Karangnongko bahkan undangan yang kami kirim kembali semua karena alamat tidak jelas. Karena izin online, kami di daerah tidak tahu," ucap Agus.

Berkaitan dengan penindakan, lanjut Agus, Pemkab tidak bisa berbuat banyak jika ada yang nekat beroperasi. Sebab perizinan OSS itu kewenangan di pusat.

"Karena kewenangan di pusat ya kita tunggu langkahnya seperti apa. Mungkin nanti terpadu pusat, provinsi dan daerah," imbuh Agus.

Selengkapnya di halaman selanjutnya..