Buruh Kecewa dengan UMK Jateng 2022, Sebut Ganjar Pencitraan

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 17:28 WIB
Massa buruh membawa sejumlah poster berisi protes maupun harapan agar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menaikkan upah layak. Foto diambil Senin (29/11/2021).
Demo buruh KSPI di Semarang tuntut kenaikan upah. (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Semarang -

Buruh Jawa Tengah lewat Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaannya pada keputusan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 untuk 35 daerah di Jateng. Selain itu terobosan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, soal Struktur dan Skala Upah (SUSU) disebut tidak sesuai harapan.

Ketua KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono, menilai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 hanya pencitraan saja.

"KSPN kecewa dengan UMK 2022 karena nilainya sangat rendah dan tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak. Kedua, KSPN menilai SK Gubernur tentang UMK 2022 khususnya terkait dengan upah buruh di atas 1 tahun hanyalah pencitraan," kata Nanang kepada wartawan di daerah Erlangga, Kota Semarang, Rabu (1/12/2021).

Nanang juga menyoroti soal Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU) di Perusahaan Tahun 2022. Menurutnya SE itu tidak tegas karena hanya meminta perusahaan menyusun SUSU hingga akhir Desember 2021, dan tidak menegaskan kapan aturan itu harus dilaksanakan.

"SE gubernur tentang SUSU isinya banci karena hanya memerintahkan menyusun dan tidak ada sanksi bagi yang tidak membuat atau tidak melaksanakan," kata dia.

"Harusnya gubernur tegas," imbuh Nanang.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar menjelaskan terkait SUSU bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, penyusunannya harus memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.

Ia mencontohkan, penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun minimal penambahan upahnya Rp 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 40.946,29.

Kembali ke Nanang, ia menegaskan KSPN akan mengambil sikap lewat jalur hukum atas keputusan Gubernur Jateng terkait UMK 2022.

"Sikap KSPN yang kecewa akan diwujudkan dengan aksi dan segera mengkaji untuk mencari kemungkinan SK Gubernur dapat kita uji di PTUN," jelas Nanang.

(sip/ams)