Sultan HB X Buka-bukaan soal Danais, Bicara soal Kemiskinan-Desa Wisata

Pradito Rida Pertana - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 16:07 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat launching Desa Antikorupsi di Bantul, Rabu (1/12/2021).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat launching Desa Antikorupsi di Bantul, Rabu (1/12/2021). (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Bantul -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyebut pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) untuk kalurahan atau desa bisa menanggulangi masalah kemiskinan di DIY. Berikut ini pernyataan Sultan HB X.

"Cerita sedikit dengan kebijakan Pemda yang akan merealisasi bantuan Dana Keistimewaan untuk kalurahan-kalurahan di DIY," kata Sultan di sela-sela launching Kalurahan Panggungharjo sebagai Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Rabu (1/12/2021).

Khususnya untuk lurah di se-Kabupaten DIY, Sultan mengaku telah menyiapkan 20 model Danais untuk membantu mempercepat kalurahan-kalurahan agar bisa mandiri. Program tersebut adalah program kalurahan mandiri budaya.

"Ada mungkin 10 program yang untuk bisa direalisasikan. Tapi harapan saya memang sengaja saya sampaikan di kesempatan ini supaya paling sedikit lurah dan perangkat desa di seluruh DIY paham," ucapnya.

Reformasi Birokrasi Kalurahan

Dalam perjalanannya nanti, Sultan menyebut akan menyusun reformasi birokrasi di tingkat kalurahan. Semua itu untuk menyamakan persepsi para perangkat kalurahan pada kebijakan yang ada.

"Kami sedang menyusun reformasi birokrasi di desa, harapan saya bukan sistem reformasi ASN tapi lebih sederhana, tapi menyamakan persepsi para perangkat kalurahan pada kebijakan yang ada dan moral pertanggungjawaban dan pelaksanaan programnya," ujarnya.

"Sehingga dengan reformasi birokrasi itu jangan kaget kalau nanti ada pemilihan lurah harus menandatangani pakta integritas, misalnya gitu. Kami ingin bantuan dari Danais itu kita arahkan pada investasi, dalam arti bagaimana kalurahan bisa mengajukan program-program," sambung Sultan.

Berkaca dari pengalaman yang ada, lanjutnya, dahulu orang desa berasumsi bekerja di kota adalah paling memungkinkan daripada kerja di desa sebagai petani dan nelayan. Selain itu, ruang bekerja di desa relatif kecil sehingga para orang tua menjual sapi, kerbau hingga tanah dengan harapan agar anaknya bisa bekerja di kota.

"Tapi dari pengalaman jika ada gejolak ekonomi dan terakhir pandemi akhirnya sebagian masyarakat di kota kembali ke desa lagi. Sehingga yang ada di kota bisa melihat ada beberapa desa yang dijadikan model seperti Nglanggeran (Gunungkidul), Mangunan (Bantul) hingga Breksi (Sleman) adalah bantuan gubernur dan anak-anak muda karang taruna yang mengerjakan tapi tidak ada yang gagal," katanya.

"Terakhir kami membantu kawasan di Kaliurang (Sleman) untuk mengembalikan pariwisatanya sehingga masyarakat bisa jadi guide (pemandu wisata) hingga tukang parkir. Sehingga ada pilihan selain di sektor pertanian dan nelayan," lanjut Sultan.

Sehingga, kata Sultan, mau tidak mau dengan bekerja bisa mengurangi kemiskinan yang relatif di Yogyakarta, apalagi di masa pandemi ini, semakin tinggi. Terlebih selama ini Badan Pusat Statistik (BPS) selalu menyebut tingkat konsumsi masyarakat di DIY rendah.

"Karena kami selama ini selalu berdebat dengan BPS karena ada anomali, selalu dikatakan konsumsinya rendah. Ya memang harga makanan di Yogya rendah, UMR-nya pun juga rendah kalau dilakukan survei di pasar. Tapi kalau mau kos, mahal," ucapnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.