Malaadministrasi, Pergub Larangan Demo di Malioboro Akan Direvisi

Heri Susanto - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 15:26 WIB
Suasana Malioboro yang mulai hari ini melakukan uji coba bebas kendaraan bermotor, Selasa (3/11/2020).
Suasana Malioboro saat uji coba bebas kendaraan bermotor, Selasa (3/11/2020). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Soal substansi, Budhi menyebut memang ada aturan yang memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan di area cagar budaya. Kasus di DIY, area cagar budaya itu masuk dalam objek vital nasional.

"Setelah kita investigasi, secara substansi kami memang menemukan berbagai aturan yang memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan di area cagar budaya manakala itu kemudian pada saat yang sama sebagai objek vital nasional," kata Budhi kepada wartawan di Kantor ORI Perwakilan DIY, Sleman, Kamis (21/10).

Akan tetapi, pada poin kedua soal proses penyusunan Pergub, ORI tidak melihat adanya pelibatan masyarakat. Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian khusus.

"Prosesnya ini yang memang di dalam tahapan perumusan Peraturan Gubernur kami tidak menemukan satu tahapan aktivitas yang melibatkan masyarakat. Itu yang perlu jadi perhatian," ungkapnya.

Padahal, dalam Permendagri No 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan dalam proses perumusan peraturan kepala daerah.

"Artinya apa? Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Harusnya karena masyarakat punya hak ini harus diberikan terlebih dahulu ditawarkan, ini ada hak kalian untuk memberi masukan, mau digunakan nggak. Nggak boleh diam-diam aja, apalagi diabaikan," urainya.

Menurut ORI DIY, hal ini luput dari perhatian Biro Hukum Pemda DIY. Yakni masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk memberi masukan. Sehingga menurut ORI terjadi malaadministrasi dalam proses penyusunan Pergub.

"Nah itu yang kemudian luput dalam pencermatan kepala biro hukum. Kami melihat seperti itu sehingga sepatutnya itu diberikan kesempatan pertama masyarakat untuk memberikan masukan," ucapnya.

"Karena itu yang tidak dilakukan sehingga kami berkesimpulan bahwa hal ini telah terjadi malaadministrasi dalam bentuk tindakan tidak patut dalam proses itu," imbuhnya.


(rih/sip)