Serikat Pekerja Kudus Prihatin UMK 2022 Naik Rp 2 Ribu: Tak Ada Artinya

Dian Utoro Aji - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 14:09 WIB
Uang Gaji
Ilustrasi uang (Foto: iStock)
Kudus -

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kudus pada 2022 naik Rp 2.063 atau 0,09 persen. Dewan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus menilai kenaikan tersebut tidak ada artinya.

"Kenaikan seperti itu tidak berarti apa-apa buat kita. Malah melihat kondisi sekarang ini tidak ada artinya sama sekali," kata Ketua DPC KSPSI Kudus, Andreas Hua, kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (25/11/2021).

Andreas mengatakan adanya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bagi penetapan UMP dan UMK menyebabkan kenaikan upah di Kudus terbilang sangat kecil. Dia pun prihatin dengan perhitungan tersebut kenaikan upah hanya 0,09 persen atau Rp 2.063.

"Kita merasa sangat prihatin dengan penentuan UMK berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021. Karena berdasarkan perhitungan itu di Kudus hanya naik Rp 2.063, atau 0,09 persen," jelasnya.

Dia mengatakan pihaknya mengusulkan kenaikan UMK kepada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sebesar Rp 118 ribu atau 5,17 persen. Pihaknya juga berharap kepada perusahaan di Kudus agar memperhatikan nasib para pekerjanya.

"Angka itu dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional naiknya Rp 118 ribu. Jadi Rp 2.409.440. Sebelumnya, UMK tahun 2021 Rp 2.290.995," terang dia.

"Kita bagi perusahaan yang punya kemampuan kenaikan, kita berharap tidak sesuai dengan PP nomor 36, tapi sesuai dengan apa yang sudah kami usulkan dewan pengupahan sebesar 5,17 persen," ujar Andreas.

Andreas menyebut KSPSI Kudus bakal menggelar aksi pada 30 November 2021 mendatang. Aksi ini untuk menyuarakan keprihatinan mereka dengan kenaikan upah buruh yang hanya Rp 2 ribu.

"Kita ke depan kita akan mengadakan aksi keprihatinan, kita tidak berniat menyerang siapa-siapa. Tapi kita mau tunjukkan reaksi kita kepada kebijakan atau peraturan PP nomor 36," ucapnya.

Terpisah, Kabid Hubungan Industri dan Perselisihan Tenaga Kerja, Agus Juanto mengatakan usulan UMK Kudus tahun 2022 sudah diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah per Selasa (23/11) kemarin. Menurutnya usulan besaran UMK tersebut sudah disepakati bersama.

"Per tanggal Selasa (23/11) kemarin. Itu sudah ada sepakat terkait dengan upah minimum itu tadi. Tapi terkait dengan yang menjadi permasalahan, karena daerah tidak bisa apa-apa. Itu sudah domainnya perintah pusat," jelas Agus saat dihubungi detikcom via telepon siang ini.

Agus menjelaskan dengan adanya aturan PP nomor 36 tentang pengupahan pemerintah daerah tidak bisa apa-apa. Sebab, ketentuan UMK sudah ditentukan dan disesuaikan berdasarkan peraturan tersebut.

"Di mana-mana seperti itu, naiknya kecil sekali. Sesuai regulasi PP nomor 36 itu. Nah tapi untuk masa kerja lebih dari satu tahun seperti apa, kita masih menunggu kebijakan dari gubernur Jawa Tengah, seperti apa. Yang masa kerja lebih dari satu tahun," tambah Agus.

(ams/sip)