Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyebut tracing klaster takziah telah selesai. Pemkab Bantul pun melakukan swab acak di sekolah-sekolah mulai hari ini untuk mencegah penularan virus Corona (COVID-19).
"Klaster kita sudah berhenti yang terkait takziah. Jadi hampir 620 orang ditracing, sampai swab dan merembet di 4 Kapanewon, tapi saat ini sudah selesai tinggal treatment-nya saja," kata Wakil Bupati Kabupaten Bantul Joko B. Purnomo saat ditemui di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Selasa (16/11/2021).
Joko mengatakan untuk mencegah hal serupa terjadi, pihaknya tengah melakukan swab PCR acak di sekolah-sekolah di Bantul. Tes swab ini juga untuk memastikan sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) disiplin menerapkan protokol kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami ada program di Bantul bersama Dinkes, dibantu Satpol PP, babinsa dan bhabinkamtibmas melakukan swab acak di sekolah-sekolah kita. Ini langkah antisipasi yang dilakukan agar tidak muncul klaster lagi," ujarnya.
"Karena setelah pengalaman beberapa pekan lalu kan ada klaster pendidikan. Maka langkah kita swab acak sekaligus survei terhadap perilaku siswa sebagai bentuk kesiapan dari sekolah," lanjut Joko.
Joko menegaskan tidak akan ragu memberi teguran kepada ASN maupun guru yang nekat masuk bekerja saat terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan.
"Kita akan beri teguran kepada ASN terutama guru kalau melakukan kegiatan mengajar dengan status terkonfirmasi positif tanpa gejala. Walaupun di Bantul tidak ada yang dalam petik membangkang, tapi kalau ada, kita sanksi teguran agar tidak muncul klaster lagi," katanya.
Joko menambahkan capaian vaksinasi pelajar SMP-SMA di bumi Projotamansari saat ini telah mencapai 10 persen. Saat ini pihaknya tengah menunggu jadwal vaksinasi untuk pelajar usia 6-11 tahun.
"Sudah 100 persen untuk sekolah jadi SMA, SMP selesai. Dan ini nanti kita laksanakan untuk usia 6-11 tahun ketika pemerintah sudah buat keputusan kapan boleh melakukannya," ucap Joko.
Selengkapnya di halaman berikut...