Round-Up

Blak-blakan Ketua PDIP Salatiga Mundur, Serang Bambang Pacul-Singgung Ahok

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 07:57 WIB
Semarang -

Kader PDIP senior, Teddy Sulistio tetiba mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPC PDIP Kota Salatiga. Keputusan itu mengundang berbagai pertanyaan, namun kini Teddy sudah menjelaskan sejumlah alasannya.

Pertengahan Oktober 2021 lalu kabar pengunduran diri tersebut terdengar mendadak. Namun Teddy menjelaskan keputusan itu sudah dipikirkan sekitar 4 tahun lalu dan ia menegaskan tidak ada kaitannya dengan isu banteng-celeng yang sempat ramai.

"Kalau saya mundur setelah pelantikan DPRD, (nanti ada yang bilang) 'nah ra dadi ketua DPRD mutung (ngambek)', saya masih jaga marwah keluarga saya. Kalau terlalu dekat 2024, dikira ngerjain partai. Ini biar regenerasi berjalan baik," kata Teddy, Minggu (7/11/2021).

Ia pun mengungkap sejumlah alasan dirinya mundur di antaranya soal aturan partai yang tidak ditegakkan, komunikasi DPP PDIP ke kader di bawah, sikap diskriminatif, hingga tangkap jabatan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Bappilu dan Ketua DPD PDIP Jateng.

Teddy menjelaskan soal aturan yang tidak ditegakkan, salah satunya soal aturan Ketua DPC jika ingin maju sebagai calon kepala daerah harus memiliki minimal 30 persen suara. Ia menyebut dirinya sudah mendapatkan lebih dari itu, tapi diajak atau ditawari soal maju jadi kepala daerah pun tidak. Teddy juga menekankan soal komunikasi dari DPP PDIP.

"Ketua DPC mau maju wali kota dia prioritas kalau dia perolehan suaranya minimal 30 persen. Kita 32 persen, terakhir 38 persen. Diajak ngomong lahirnya rekomendasi aja nggak," kata Teddy Sulistio sebelum berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan DPP PDIP.

"Ada aturan 30 persen minimal, saya Ketua DPC maju wali kota aja tidak lho, diajak ngomong aja tidak kok," tegas Teddy.

Dia kemudian membandingkan soal Komunikasi Tjahjo Kumolo saat menjadi Sekjen PDIP. Saat itu komunikasi berjalan baik termasuk soal rekomendasi.

Soal diskriminatif ia menyebut soal ada aturan Ketua DPRD tidak boleh dijabat lebih dari dua kali. Namun beberapa daerah di Jawa Tengah ternyata ada Ketua DPRD yang sampai tiga kali menjabat.

Kemudian Teddy juga menyebut soal soal lobi uang. Salah satunya ia menyebut adanya tawaran mahar menjadi Ketua DPRD Kota Salatiga. Menurutnya hal itu juga dialami Dance Ishak, Ketua DPRD Kota Salatiga saat ini. Namun ia tidak menyebut siapa yang meminta.

"Lobi dan uang itu seperti kentut ya, faktanya aturan tidak jadi panglima. Dance, sekretaris saya, ngomong sama saya, dimintai ratusan juta untuk jadi Ketua DPRD. Salatiga dimintai Rp 300 juta apalagi kota besar, nggo apa dhuwite (buat apa uangnya)," ujarnya.

Teddy juga menyoroti soal Juliari yang dicokok KPK saat menjabat Mensos tapi tidak dipecat dari partai. Padahal Tasdi yang juga ditangkap KPK saat menjabat Bupati Purbalingga langsung dipecat.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...