.webp)
Sekadar informasi, dugaan korupsi terjadi saat renovasi stadion berlangsung pada 2016-2017. KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat, dan beberapa pihak terkait proyek itu juga telah diperiksa sejak tahun lalu.
"Sekarang sedang berjalan. Kan kita punya kebijakan tersangka akan kita umumkan bersamaan dengan upaya paksa yang kita lakukan jadi dengan melakukan penahanan. Itu nanti akan kita umumkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ditemui wartawan usai gowes di Kopi Klotok, Pakem, Sleman, Jumat (29/10/2021).
Meski sudah memeriksa sejumlah orang, namun hingga saat ini belum ada tersangka yang diumumkan KPK. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan jika pihaknya tidak memperlambat urusan perkara. Hanya saja pihaknya butuh proses untuk menentukan tersangka.
"Prinsipnya begini memang tidak ada orang yang berkeinginan untuk memperlambat urusan perkara," kata Firli di lokasi yang sama.
"Tapi perlu dipahami bahwa proses penyidikan adalah proses, namanya penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti dan akan mengungkap perkara dan menemukan tersangka. Itu kan proses," tambahnya.
Firli menyebut jika proses penyidikan tidak bisa cepat. Menurutnya butuh waktu untuk menentukan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
"Proses tidak bisa cepat-cepat. Kita juga tidak boleh cepat-cepat menetapkan tersangka. Kita prinsip menetapkan tersangka ketika kita sudah menemukan alat bukti. Tadi pak Alex menyebutkan kita akan mengumumkan publik pada saatnya," terang Firli.
Sebelumnya, KPK mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, KPK belum mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini.
KPK sudah memanggil sedikitnya tujuh orang sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida, DIY Saksi tersebut terdiri dari pihak swasta hingga pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Yogyakarta.
"Hari ini pemeriksaan saksi TPK pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun anggaran 2016-2017 di pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (16/3). (ams/mbr)
