Eks Menpora soal Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas: Evaluasi LADI-KOI

Eks Menpora soal Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas: Evaluasi LADI-KOI

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 13:18 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengunjungi redaksi detiksport di Gedung Aldevco, Jakarta Selatan, Jumat (1/2). Kunjungan ini dimaksudkan untuk bersilahturahmi dan berdiskusi seputar permasalahan olahraga. File/detikFoto.
Roy Suryo (Foto: Agung Pambudhy)
Yogyakarta -

Setelah 19 tahun menanti, akhirnya Piala Thomas bisa kembali diboyong ke tanah air. Namun dalam selebrasi sang saka Merah Putih dilarang berkibar karena Indonesia sedang menerima sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA). Eks Menpora Roy Suryo menyebut ternyata bukan kali ini saja Indonesia mendapat sanksi serupa.

WADA sudah menetapkan sanksi non-compliance pada Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) per 7 Oktober. Larangan pengibaran bendera negara hanya salah satu sanksi dari WADA. Akhirnya bendera PBSI yang berkibar saat upacara penerimaan Piala Thomas tadi malam.

Mantan Menpora RI Roy Suryo mengatakan kasus ini bukan yang pertama kali. Tahun 2017, WADA juga pernah memberikan peringatan ke Indonesia. Hanya saja di 2017 pemerintah sudah mengurus suratnya sebelum deadline.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya sudah agak terlambat, karena deadline 21 hari semenjak peringatan (dari WADA) tersebut sudah terlewati dan ini bukan yang pertama. Tahun 2017 juga pernah diperingatkan waktu itu yang hampir membuat Asian Games berantakan. Namun berhasil diurus dan 'diciptakan' isu-isu lain untuk menutupinya," kata Roy Suryo saat dihubungi wartawan, Senin (18/10/2021).

"Tetapi Indonesia khan 'jago lobi', kalau kata Almarhum Adam Malik dulu 'Semua bisa diatur ...' makanya tampak Pemerintah santai-santai saja menghadapi persoalan serius yang memalukan ini," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Roy menyebut persoalan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Menpora Zainuddin Amali. Karena di masalah doping di Indonesia tanggung jawab LADI. Termasuk juga Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Dua lembaga ini (LADI dan KOI) yang seharusnya memang dilakukan evaluasi. Apalagi kita tahu bahwa LADI itu dalam setahun kemarin saja sudah tiga kali (ganti) kepengurusan, ini kan aneh. Setahun kok tiga kali ganti kepengurusan itu ada apa. Dan peringatan yang dari WADA yang kita terima ini bukan main-main," katanya.

Sanksi WADA ini, menunjukkan ada yang salah di LADI. Sikap menggampangkan masalah, administrasi yang buruk dan komunikasi yang kacau jadi akar masalahnya. Oleh karena itu, Roy Suryo memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap LADI.

"Yang jelas ya, pertama adalah kita sudah pernah diperingatkan tahun 2017, artinya kalau sudah gitu warning, lebih dirapikan jangan kemudian dianggap abai. Kedua cek saja, kepengurusan LADI itu berganti tiga kali. Pak Menpora pun geram terhadap hal ini," ungkapnya.

"Jadi saya dukung beliau kalau beliau harus melakukan evaluasi terhadap LADI dan KOI karena saling berkoordinasi dan WADA itu juga berkoordinasi dengan KOI. Artinya adalah memang ada hal yang kemudian dianggap sepele," tambahnya.

Selanjutnya: nasib World Superbike di Sirkuit Mandalika bisa terancam...

Adanya sanksi WADA ini, membuat Indonesia terancam tidak bisa jadi host ajang Internasional. Apalagi yang terdekat akan ada balapan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika.

Roy khawatir jika nantinya sanksi ini berimbas pada penyelenggaraan event tersebut. Walaupun izin WSBK sudah keluar sebelum adanya sanksi WADA.

"Nah selain sanksi itu yang berat juga adalah Indonesia tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan multi event dalam bidang sport, selama dalam sanksi itu. Ini kan cukup berat ya. Artinya apa, meskipun kita sudah dapat izin untuk penyelenggaraan di WSBK di Mandalika, bisa jadi itu akan dipertanyakan juga," sebutnya.

WADA kata Roy Suryo, pada dasarnya bisa diajak komunikasi. Apalagi Indonesia sudah memiliki lab anti doping tahun 2013.

"WADA dalam catatan saya meski tegas tetapi pada dasarnya bisa diajak komunikasi apalagi mereka tahu semenjak 2013 Indonesia sebenarnya serius sampai membuat Lab Anti Doping yang saya resmikan di lingkungan ITB bekerjasama dengan British Anti Doping," jelasnya.

Tapi, lanjut Roy Suryo, penyelesaian dengan lobi ini jangan jadi kebiasaan. Sebab, Indonesia seharusnya patuh aturan.

"Makanya saya support Menpora Zainuddin Amali untuk tegas dan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap LADI yang sudah tiga kali ganti kepengurusan dalam setahun kemarin dan juga KOI," pintanya.

"Kasihan atlet-atlet kita, jangan biarkan kebanggaan kita semua itu jadi terkurangi seperti semalam gara-gara ada yang 'salah urus' dan menganggap persoalan-persoalan 'bisa diatur' dengan lobi-lobi seperti biasa... Ambyar!" pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads