Gibran soal Konflik Banteng Vs Celeng di PDIP: 2024 Isih Suwe!

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 16:26 WIB
Gibran Rakabuming Raka mantap untuk mengikuti Pilkada Solo. Dengan memakai baju warna merah, Gibran menjemput tiket dari PDIP untuk maju bertarung di Pilkada Solo.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (Foto: Bayu Ardi Isnanto)
Solo -

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal polemik banteng versus celeng di internal PDIP. Gibran meminta polemik itu tak diperpanjang karena Pilpres 2024 masih lama.

"Saya fokus penanganan COVID-19 dulu. (Pilpres) 2024 isih suwe (masih lama)," ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (15/10/2021).

Gibran juga mengaku setuju dengan pernyataan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo soal capres yang diusung PDIP pasti akan mengikuti arahan Ketum Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut pernyataan FX Rudy menyejukkan.

"Saya rasa statement yang dikeluarkan Pak Rudy ini sangat menyejukkan. Kemarin agak panas, statement dari Pak Rudy sangat menyejukkan," terang Gibran.

Pernyataan yang dia maksud ialah saat Rudy menegaskan bahwa apapun yang terjadi di PDIP saat ini, seluruh kader bakal tetap mengikuti keputusan Megawati.

"Seperti yang Pak Rudy sampaikan, keputusan di ibu ketua umum," ujanya.

Diberitakan sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo menuding Ketua DPD Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto soal ungkapan celeng tidak memakai logika berpikir. FX Rudy pun membesarkan hati para kader yang mendahului Megawati soal capres yang disebut celeng.

Dia justru melihat celeng sebagai istilah positif yang menunjukkan kader yang selalu berjalan lurus. Rudy sendiri mengaku mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Kalau bangsa Indonesia ingin mendapatkan anugerah (ganjaran) ya Ganjar Pranowo, ini dikatakan deklarasi ya monggo yang punya hak untuk memberi sanksi itu DPP," tegas FX Rudy saat ditemui di rumah pribadinya di Pucangsawit, Solo, Kamis (14/10).

Rudy pun meminta polemik banteng versus celeng di PDIP ini tidak perlu dibesarkan lagi. Toh, nantinya pemilihan presiden tidak hanya dari PDIP melainkan rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih.

"Saya berharap sudahlah tidak perlu mengomentari deklarasi-deklarasi siapapun, karena yang namanya pemilihan presiden tidak hanya PDIP yang memilih, yang memilih rakyat Indonesia yang jumlahnya 250 juta," ucapnya.

(ams/sip)