.webp)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membentuk satgas dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Tahun ini ada lima daerah prioritas sesuai dengan arahan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.
Satgas dipimpin oleh Sekda Provinsi Jateng yang baru dilantik yaitu Sumarno. Nantinya satgas akan fokus dahulu ke 5 daerah yaitu Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen karena harus nihil kemiskinan ekstrem pada akhir tahun ini.
"Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat, kan ini waktunya pendek, hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kita perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kita harus bantu mereka," kata Ganjar usai rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantornya, Jumat (8/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada sekitar 27 ribu warga yang masuk miskin ekstrem di lima daerah tersebut. Ganjar menjelaskan perlu ada proses verifikasi dan validasi. Sebab, jelas Ganjar, ditemukan juga ada yang masuk kategori miskin ekstrem tapi ternyata sudah memiliki beberapa fasilitas yang seharusnya tidak masuk kategori tersebut.
"Verifikasi dan validasi ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan," jelas Ganjar.
Ia mengatakan secara total di Jateng ada 1,5 juta warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Maka, meskipun tahun ini prioritas ada di 5 Kabupaten, ia meminta penanganan secara pararel di daerah lainnya.
"Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," pungkasnya.
Untuk diketahui, hari Kamis (7/10) kemarin Wapres, Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng. Ada 4 menteri yang mengikuti rapat dan juga 5 kepala daerah yang bersangkutan.
