.webp)
PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP yang sudah mendapat dukungan dari relawan yang mendeklarasikan diri. Apa tanggapan Ganjar?
"Langkah saya tetap sama, urus COVID," kata Ganjar lewat pesan singkat, Senin (20/9/2021).
Gubernur Jawa Tengah ini selalu menjawab hal serupa ketika ditanya soal isu Pilpres 2024, yaitu dia akan fokus mengurus penanganan COVID-19. Hal itu pula yang diungkapkan Ganjar Pranowo ketika ditanya langkah selanjutnya setelah PDIP menyebut akan memberi sanksi kepada kader yang dideklarasikan relawan menjadi Capres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar Pranowo juga menegaskan untuk urusan Pilpres, PDIP selalu tegak lurus arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sesuai dengan keputusan Kongres PDIP.
"Soal Pilpres sesuai keputusan kongres PDIP menjadi kewenangan Ketum, Bu Mega," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Apakah sanksi ini menyasar ke Ganjar Pranowo?
"Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai," ucap Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).
"Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin," ucapnya.
Lebih lanjut Hasto beralasan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang harus matang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden juga berat.
"Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner, mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ujarnya.
"Dengan demikian pertimbangannya harus matang dan benar-benar memerhatikan seluruh aspek strategis kepemimpinan negara," lanjutnya.
Alasan lain, PDIP menilai deklarasi dukungan capres atau cawapres saat pandemi seperti saat ini kurang tepat. PDIP sendiri saat ini sedang berfokus membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi COVID-19.
Simak video 'Pengamat Nilai Ganjar Berpeluang Gaet Pemilih Milenial':
